haluannews.id – Sebuah inisiatif revolusioner di sektor perbankan nasional segera diwujudkan. Pemerintah Indonesia tengah merancang program pembukaan rekening bank secara cuma-cuma bagi seluruh warga negara. Langkah strategis ini bertujuan untuk memperluas jangkauan inklusi keuangan dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan perbankan modern. Khusus untuk masyarakat di Provinsi Aceh, Bank Syariah Indonesia (BSI) akan menjadi penyedia utama rekening, sementara Bank Rakyat Indonesia (BRI) akan melayani seluruh wilayah Indonesia lainnya.
Related Post
Rosan Roeslani, yang menjabat sebagai CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, mengungkapkan bahwa manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi erat untuk mempercepat implementasi program ini. "Manajemen BRI dan BSI telah menyelaraskan langkah untuk mengakselerasi pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI, dan secara khusus di Aceh oleh BSI, secepatnya," papar Rosan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu, 9 September 2026.
Meski demikian, detail operasional serta jadwal pasti peluncuran kebijakan ini masih dalam tahap perancangan akhir. Rosan menambahkan bahwa mekanisme rinci sedang disiapkan agar program dapat berjalan secara efisien dan merata.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa rekening perbankan ini akan secara otomatis terdaftar bagi setiap warga negara Indonesia yang telah menginjak usia 17 tahun dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Akun tersebut akan terkoneksi langsung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai bagian integral dari strategi nasional untuk memperdalam inklusi finansial. "Begitu mencapai usia 17 tahun, mereka akan langsung memperoleh KTP sekaligus rekening koran secara otomatis," jelas Airlangga dalam Simposium Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) pada Selasa, 8 September 2026.
Setiap rekening yang dibuka secara otomatis tersebut akan langsung menerima dana awal sebesar Rp50.000 dari pemerintah. Dana ini dijamin tidak akan terpotong oleh biaya administrasi bulanan maupun pungutan lainnya. Airlangga menegaskan bahwa pemerintah akan berkolaborasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk merumuskan regulasi khusus guna memastikan saldo awal tersebut tetap utuh di tangan penerima.
Lebih dari sekadar tempat penyimpanan dana, rekening ini juga akan berperan vital sebagai kanal distribusi berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial (bansos). Dengan integrasi data kependudukan, penyaluran bantuan diharapkan menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien, langsung menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Pemerintah juga berencana mengintegrasikan rekening tersebut dengan sistem pembayaran digital berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), fasilitas QRIS akan tersedia secara otomatis tanpa dikenakan biaya merchant discount rate (MDR). "Sistem pembayaran QR akan tersedia secara otomatis, tanpa biaya bagi pedagang. Harapannya, ini akan mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus ekonomi syariah," pungkas Airlangga.
Tinggalkan komentar