haluannews.id – Kinerja PT Timah Tbk (TINS) mencatatkan lonjakan fantastis di tengah upaya pemerintah memberantas tambang ilegal. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa laba bersih perusahaan tambang timah pelat merah ini meroket hingga 804,7% pada semester pertama tahun 2026. Peningkatan signifikan ini disebut-sebut sebagai dampak langsung dari penutupan ribuan tambang timah ilegal di wilayah Bangka Belitung.
Dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR serta DPD, yang diselenggarakan dalam rangka peringatan HUT ke-81 RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat 14 Agustus 2026, Prabowo secara tegas menyatakan, "Akhir tahun lalu, kita telah tutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung." Menurutnya, langkah tegas ini langsung membuahkan hasil positif yang tercermin pada laporan keuangan perseroan. Tak hanya laba, valuasi PT Timah juga ikut melambung 280% pada Agustus 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Prabowo menegaskan bahwa perbaikan kinerja ini bukan hanya terjadi di sektor pertambangan. Pembenahan menyeluruh juga dilakukan di seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sejumlah BUMN lain turut mencatatkan pertumbuhan laba yang impresif sepanjang paruh pertama 2026. PT Semen Indonesia misalnya, laba bersihnya melonjak 408,9%, diikuti oleh PT Pupuk Indonesia yang naik 252,8%. Sementara itu, PT Pertamina juga menunjukkan pertumbuhan laba bersih sebesar 86%.
Transformasi bisnis Bank Emas turut mendorong kenaikan laba bersih Pegadaian sebesar 84,4%. Kinerja positif juga ditunjukkan oleh Pelindo dengan kenaikan laba 60,4% dan PTPN yang tumbuh 54,4%.
Secara agregat, keuntungan BUMN pada tahun 2024 telah dikoreksi menjadi Rp 186 triliun, dengan setoran dividen mencapai Rp 85,5 triliun. Namun, setelah serangkaian perbaikan dan restrukturisasi, laba BUMN pada tahun 2025 mencapai angka luar biasa Rp 326 triliun, atau naik 75,3% dibandingkan tahun sebelumnya. "326 triliun Rupiah ini adalah keuntungan tanpa permainan angka," tegas Prabowo. Dividen BUMN yang disetorkan pada tahun 2025 juga meningkat signifikan menjadi Rp 142,3 triliun, naik 67% dari tahun sebelumnya.
Prabowo juga menyoroti pentingnya melihat dividen secara neto, yakni setelah dikurangi Penanaman Modal Negara (PMN) yang digelontorkan APBN ke BUMN pada tahun yang sama. Dengan perhitungan ini, dividen BUMN dikurangi PMN pada tahun 2024 tercatat Rp 53 triliun. Angka ini melonjak tajam menjadi Rp 138 triliun pada tahun 2025, atau naik 160%. Untuk tahun ini, dividen BUMN diproyeksikan kembali naik hingga Rp 200 triliun tanpa adanya PMN. "Artinya, dari 2024 ke 2026, naik dari 53 triliun Rupiah ke 200 triliun Rupiah, atau bisa dikatakan 4x lebih besar," pungkas Prabowo.
Tinggalkan komentar