Haluannews Ekonomi – Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa tidak ada laporan mengenai bank yang mengalami kegagalan bayar (default) meskipun nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sempat menyentuh angka Rp17.600. Pernyataan meyakinkan ini disampaikan Misbakhun dalam acara Jogja Financial Festival 2026 yang diselenggarakan di JEC, Bantul, Yogyakarta, pada Sabtu (23/5/2026) lalu.
Related Post
“Saat ini, meskipun rupiah berada di kisaran Rp17.600, belum ada satu pun institusi perbankan atau entitas swasta yang mengumumkan adanya kegagalan bayar. Mereka mungkin menghadapi tekanan, itu wajar,” ujar Misbakhun, dikutip dari laporan Haluannews.id.
Ia menjelaskan, fundamental dan struktur perekonomian Indonesia saat ini memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan kondisi pada krisis moneter 1998, di mana kala itu rupiah juga sempat melampaui level Rp17.000 per dolar AS.
Misbakhun menguraikan, krisis 1998 dipicu oleh fenomena ‘economic bubble’ dan ‘overheating’ di berbagai sektor. Lebih lanjut, banyak entitas perbankan dan swasta yang mengambil pinjaman dalam denominasi valuta asing (valas) tanpa melakukan strategi lindung nilai atau hedging yang memadai.
“Akibatnya, ketika rupiah mengalami depresiasi tajam, beban utang valas mereka membengkak secara eksponensial, yang berujung pada banyaknya kasus kegagalan bayar,” jelasnya.
Meski demikian, ia juga mengakui bahwa pada periode tersebut, tidak sedikit pihak yang justru meraup keuntungan tak terduga (windfall profit) dari fluktuasi selisih kurs yang ekstrem.
“Situasi serupa mungkin terjadi saat ini, namun terbatas pada sektor-sektor tertentu. Ini mengindikasikan bahwa secara fundamental, ekonomi kita sangat tangguh. Bandingkan dengan tahun 1998, di mana pertumbuhan ekonomi kita anjlok hingga minus 13% dan inflasi meroket tak terkendali. Kini, kita berada dalam fase pertumbuhan ekonomi yang stabil,” tegas Misbakhun.
Ia menambahkan, Indonesia kini menempati posisi strategis di antara negara-negara G20 dengan laju pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas 5%. Keunggulan ini diperkuat oleh rekor neraca perdagangan yang mencatatkan surplus selama 71 bulan berturut-turut, sebuah pencapaian yang menunjukkan ketahanan ekspor dan impor.
Oleh karena itu, Misbakhun berpandangan bahwa kekhawatiran berlebihan akan terulangnya krisis 1998 lebih banyak dipicu oleh narasi di media sosial, yang kerap membentuk sentimen negatif dan memengaruhi persepsi publik terhadap prospek ekonomi nasional.
“Kita sedang menghadapi pertarungan antara fundamental ekonomi yang kokoh melawan sentimen pasar yang dibentuk oleh realitas media sosial,” pungkasnya.
Editor: Rohman
Tinggalkan komentar