haluannews.id – Sejarah kelam korupsi di Indonesia ternyata sudah berakar jauh sejak era Orde Lama. Salah satu kasus yang paling mengguncang publik kala itu adalah penangkapan seorang mantan menteri berinisial DG. Sosok DG bukan orang sembarangan; ia merupakan Menteri Kehakiman pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953-1955) sekaligus menjabat sebagai ketua umum salah satu partai politik besar di Indonesia.
Related Post
Kasus ini mencuat ke permukaan pada pertengahan Agustus 1955. Berdasarkan instruksi dari Kejaksaan Agung, Polisi Militer bergerak melakukan penangkapan terhadap DG setelah mengantongi bukti-bukti yang sangat kuat. Sebelum proses penangkapan dilakukan, aparat terlebih dahulu melakukan penggeledahan di kediaman tersangka yang berlokasi di Jalan Cut Mutia, Jakarta Pusat. Tak berhenti di situ, penyidik juga menyisir sebuah rumah di Jalan Kenari No. 22 yang diduga memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas sang menteri.
Hasil penggeledahan di Jalan Kenari tersebut mengejutkan banyak pihak. Penyidik menemukan sebuah brankas yang berisi uang tunai sebesar Rp135.000. Meski pada masa itu angka tersebut mungkin terdengar biasa bagi sebagian orang, namun jika dikonversikan dengan nilai ekonomi saat ini, jumlah tersebut sangatlah fantastis. Dengan asumsi harga emas pada tahun 1955 berada di kisaran Rp86 per gram, maka uang di dalam brankas tersebut setara dengan sekitar 1,57 kilogram emas. Jika dihitung dengan harga emas masa kini, nilai temuan tersebut mencapai lebih dari Rp4 miliar.
Penangkapan tokoh penting ini sempat memicu kegaduhan dan spekulasi bahwa kasus ini merupakan serangan politik. Namun, Jaksa Agung Soeprapto dengan tegas membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan bahwa penyidikan dilakukan secara profesional berdasarkan bukti yang valid dan telah diketahui oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap.
Akar permasalahan kasus ini bermula dari dugaan suap terkait penerbitan visa bagi seorang warga keturunan Tionghoa asal Hong Kong bernama Bong Kim Thjong. Skandal ini terbongkar berkat keberanian Tan Po Goan yang menyerahkan dokumen berisi kejanggalan proses administrasi kepada pihak Kejaksaan Agung dan media massa. Tan mengaku mulai mencurigai DG setelah sang menteri mengeluarkan perintah deportasi terhadap warga negara lain tanpa dasar hukum yang jelas.
Di persidangan, jaksa mendakwa bahwa DG menerima imbalan sebesar Rp40.000 melalui perantara untuk meloloskan visa permanen tersebut. Meski DG berkali-kali membantah dan berdalih bahwa tindakan yang diambilnya adalah demi keamanan negara, majelis hakim tetap menyatakan ia bersalah. DG akhirnya dijatuhi hukuman satu tahun penjara.
Drama hukum ini tidak berhenti di pengadilan. DG kemudian mengajukan grasi kepada Presiden Soekarno. Pada Juli 1956, Presiden Soekarno mengabulkan permohonan tersebut dan memangkas hukuman DG menjadi hanya enam bulan. Keputusan ini memicu kontroversi besar dan kemarahan di kalangan pejabat negara. Salah satu yang paling terdampak adalah Wakil Presiden Mohammad Hatta. Hatta merasa kecewa karena keputusan grasi tersebut diambil secara sepihak oleh Soekarno tanpa berkonsultasi dengannya. Kekecewaan mendalam atas masalah ini diyakini menjadi salah satu pemicu utama mundurnya Mohammad Hatta dari jabatan Wakil Presiden.
Tinggalkan komentar