haluannews.id – Sebuah badai tengah menerpa PT Pos Indonesia Persero setelah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara mengungkap indikasi kecurangan serius dalam laporan keuangan perusahaan logistik plat merah tersebut. Temuan mengejutkan ini memicu penyelidikan mendalam yang berpotensi mengungkap praktik rekayasa keuangan yang diduga telah berlangsung bertahun-tahun.
Related Post
Managing Director Stakeholders Management & Communications BPI Danantara Rohan Hafas menjelaskan bahwa hasil uji tuntas atau due diligence menemukan berbagai persoalan keuangan dan tata kelola yang telah menumpuk. Pihaknya juga menerima laporan serta menemukan indikasi penyimpangan termasuk dugaan rekayasa keuangan yang kini sedang ditindaklanjuti melalui mekanisme audit dan investigasi sesuai ketentuan berlaku. "Kami sedang membenahi PT Pos Indonesia secara menyeluruh. Tidak ada toleransi bagi praktik yang merusak tata kelola perusahaan" tegas Rohan seperti dikutip haluannews.id pada Jumat 3 Juni 2026. Seluruh temuan akan diproses secara profesional transparan dan sesuai hukum.
Di tengah pusaran masalah ini Direktur Utama PT Pos Indonesia Daud Joseph secara mengejutkan mengundurkan diri dari jabatannya. Permintaan mundur yang diajukan pada 2 Juli 2026 ini diterima oleh BUMN logistik tersebut. Corporate Secretary Iwan Gunawan menyebut alasan pengunduran diri murni pertimbangan pribadi. Namun Rohan Hafas dari Danantara menambahkan bahwa Joseph merasa PT Pos memerlukan perombakan fundamental dan komprehensif. Menurut Joseph kompleksitas masalah dan agenda restrukturisasi ke depan membutuhkan keahlian yang lebih spesifik untuk memimpin fase transformasi berikutnya.
Joseph yang baru menjabat sekitar tiga bulan setelah diangkat pada 11 Maret 2026 sebelumnya adalah Direktur Operasional dan Keselamatan PT Transportasi Jakarta. Selama masa kepemimpinannya yang singkat ia ditugaskan memimpin proses pembenahan menyeluruh terhadap kondisi keuangan operasional tata kelola dan organisasi perusahaan.
Sebelum pengunduran dirinya Joseph sempat membeberkan kondisi finansial PT Pos yang memprihatinkan dalam rapat di Komisi VI DPR RI pada Senin 22 Juni 2026. Ia melaporkan pendapatan usaha PT Pos anjlok 20 persen pada tahun 2025 menjadi hanya Rp 39 triliun dari target Rp 62 triliun. Penurunan drastis ini juga menyeret laba kotor dan EBITDA jauh di bawah target.
Penurunan paling signifikan terjadi pada lini bisnis logistik yang merosot dari Rp 2 triliun menjadi sekitar Rp 600 miliar. Joseph menjelaskan hal ini akibat tidak adanya lagi program distribusi pangan dan beras dari pemerintah. Meskipun demikian layanan logistik kurir di bawah 30 kilogram masih bertahan di angka Rp 18 triliun dan jasa keuangan seperti pensiun serta transfer juga stabil di Rp 12 triliun.
Joseph mengakui bahwa dalam lima tahun terakhir kinerja keuangan perseroan sangat bergantung pada proyek-proyek pemerintah seperti bantuan sosial dan distribusi pangan. Ketika kontribusi proyek pemerintah menurun drastis pada tahun 2025 pendapatan total PT Pos langsung terjun bebas. Ini menunjukkan bahwa PT Pos Indonesia masih sangat terbantu oleh proyek pemerintah dan belum sepenuhnya kembali ke potensi inti bisnisnya.
BPI Danantara menegaskan prioritas utama saat ini adalah mengembalikan PT Pos Indonesia menjadi perusahaan yang sehat profesional akuntabel dan berintegritas agar mampu menjalankan mandatnya secara optimal bagi masyarakat. Proses transisi kepemimpinan juga akan dilaksanakan sesuai tata kelola yang berlaku.
Tinggalkan komentar