haluannews.id – Seorang calon petinggi Otoritas Jasa Keuangan OJK Sarjito membuka tabir di balik ironi besar ekonomi Indonesia. Meskipun kaya raya akan mineral dan komoditas strategis, negeri ini ternyata belum mampu sepenuhnya mengendalikan harga jualnya di pasar global. Situasi ini menjadi tantangan krusial yang harus segera diatasi demi kedaulatan ekonomi bangsa.
Dalam sesi uji kelayakan dan kepatutan di hadapan Komisi XI DPR RI, Sarjito menyoroti posisi strategis Indonesia sebagai produsen nikel terbesar dunia, menyumbang 67% dari total produksi global. Angka ini jauh melampaui Filipina yang hanya 7% atau Rusia 5%. Dominasi serupa juga terlihat pada minyak sawit, di mana Indonesia memimpin dengan 57% produksi global. Namun, sayangnya, harga komoditas vital ini masih sering ditentukan oleh bursa-bursa internasional seperti London Metal Exchange atau Shanghai Futures Exchange.
"Bagaimana mungkin Indonesia, sebagai penghasil nikel terbesar di dunia, justru tidak memiliki kendali penuh atas pembentukan harganya?" tanya Sarjito, menegaskan urgensi pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis BMKS. Bursa ini diharapkan mampu menciptakan "Indonesia Reference Price" yang kredibel, didukung oleh transaksi transparan, standar mutu jelas, dan likuiditas pasar yang memadai.
Lebih lanjut, Sarjito juga menguak sejumlah kendala dalam ekosistem perdagangan komoditas nasional. Praktik-praktik merugikan seperti under-invoicing, transfer pricing, hingga potensi capital flight menjadi ancaman serius yang mengikis nilai tambah ekonomi Indonesia. Pengawasan yang lebih ketat dan tata kelola perdagangan yang kokoh mutlak diperlukan untuk membendung kebocoran ini.
Tantangan lain datang dari data mineral dan komoditas yang masih terpencar di berbagai lembaga, belum terintegrasi secara optimal. Padahal, ketersediaan informasi yang akurat, transparan, dan saling terhubung merupakan fondasi utama untuk membangun pasar yang terpercaya. Selain itu, ekosistem perdagangan yang terfragmentasi serta partisipasi pelaku pasar yang belum luas juga memerlukan perhatian serius. Bursa harus proaktif mendorong diversifikasi produk, meningkatkan pemahaman dan kapasitas pelaku, serta menindak tegas praktik perdagangan ilegal.
Sarjito menegaskan bahwa persoalan utama Indonesia bukanlah kekurangan sumber daya alam. Justru, tantangan terbesar terletak pada belum optimalnya arsitektur dan ekosistem pasar yang mampu mendukung pembentukan harga yang adil, menjaga integritas perdagangan, memperdalam pasar, serta mengintegrasikan data lintas institusi. Untuk menjawab kompleksitas ini, Sarjito mengusulkan delapan pilar kebijakan strategis: Infrastruktur Terpercaya, Pasar Terpercaya, Pelaku Terpercaya, Produk Terpercaya, Data Terpercaya, Regulator Terpercaya, Ekosistem Terpercaya, dan Harga Terpercaya. Ini adalah blueprint menuju kedaulatan harga komoditas Indonesia.
Tinggalkan komentar