Haluannews Ekonomi – Program penyediaan infrastruktur teknologi informasi (IT) untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) senilai Rp 160 miliar yang digagas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terancam mandek. Padahal, pilot project yang direncanakan melibatkan dua BPR di Jabodetabek seharusnya dimulai Agustus lalu.
Related Post
Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan penundaan ini disebabkan penantian hasil diskusi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Komisi XI DPR RI. "Kami masih menunggu hasil diskusi dengan OJK, dan nanti dengan DPR, apakah LPS boleh masuk atau tidak," ujarnya seusai Konferensi Pers Penetapan TBP LPS, Selasa (26/8/2025).
Purbaya menambahkan, sebagian kecil dari anggaran Rp 160 miliar tersebut telah terpakai. Namun, prosesnya terhenti karena belum ada kejelasan terkait kewenangan LPS dalam menjalankan program ini. "Saya sudah bertanya ke Komisi XI, meminta pandangan mereka. Jika diizinkan, saya akan langsung jalan. Kalau tidak, saya hentikan. Sampai sekarang belum dapat jawaban yang jelas," tuturnya.
Hal senada disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, yang membenarkan adanya dialog terus-menerus dengan LPS terkait program tersebut. Namun, ia enggan berkomentar lebih lanjut.
Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menilai program ini positif. Namun, pembahasannya masih berlangsung di luar rapat kerja resmi. "Ide soal IT yang diprakarsai LPS sangat bagus. Dalam forum resmi belum dibicarakan, tapi di luar rapat kerja sudah didiskusikan secara intensif," kata Misbakhun. Ia menambahkan, soal kewenangan LPS akan dibahas dalam forum politik, termasuk bagaimana LPS dapat mendukung secara teknis dan anggaran untuk integrasi sistem IT BPR, mengingat keterbatasan anggaran OJK.
Sebelumnya, LPS menyatakan program ini bertujuan meningkatkan daya saing BPR di era digital, melalui penyediaan IT dan perbaikan manajemen, bersama OJK. Kini, dana Rp 160 miliar tersebut tertahan, menunggu kepastian dari OJK dan DPR.
Editor: Rohman
Tinggalkan komentar