haluannews.id – Sektor perbankan Indonesia menunjukkan performa yang sangat impresif di tengah ketidakpastian ekonomi dunia. Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa penyaluran kredit perbankan mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 13,26 persen pada periode September 2026. Angka fantastis ini tidak hanya menunjukkan geliat ekonomi yang kuat, tetapi juga menjadi pencapaian tertinggi dalam satu dekade terakhir.
Fenomena ini tergolong unik karena pertumbuhan yang masif terjadi saat gejolak ekonomi global sedang meningkat, yang secara teori dapat memperbesar risiko ekonomi di dalam negeri. Namun, realita di lapangan justru menunjukkan hal sebaliknya. Ketahanan ekonomi domestik yang solid menjadi tameng utama dalam menghadapi badai ekonomi internasional.
Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Mal Isnaini Sri Meyyanti, menjelaskan bahwa ekspansi kredit ini merupakan bukti nyata dari optimisme pelaku usaha. Menurutnya, para pengusaha mampu melihat dan menangkap peluang dari berbagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional, salah satunya adalah performa ekspor non-migas yang terus menunjukkan tren positif.
"Prospek itu memang ada. Hal ini didukung oleh kinerja ekspor non-migas yang juga meningkat. Inilah yang mendasari pertumbuhan kredit kita, dan kami berkomitmen untuk terus menjaga momentum ini agar tetap berkelanjutan," ujar Yanti dalam sesi taklimat media di Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Menariknya, pertumbuhan ini tidak hanya digerakkan oleh program-program pemerintah. Yanti menekankan bahwa sektor swasta memberikan kontribusi yang sangat dominan. Sektor swasta menyumbang sekitar 11 persen poin (ptp) terhadap total pertumbuhan kredit. Sementara itu, program pemerintah menyumbang sekitar 2 persen ptp. Hal ini menjadi sinyal kuat adanya kebangkitan sektor swasta yang mampu bergerak mandiri dalam menggerakkan roda ekonomi.
Guna memastikan momentum emas ini tidak padam, Bank Indonesia telah menyiapkan serangkaian kebijakan strategis untuk memperkuat likuiditas perbankan. Salah satu langkah konkretnya adalah penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) secara bertahap. Untuk Bank Umum Konvensional, GWM akan diturunkan dari 9 persen menjadi 7 persen melalui dua tahap, yakni pada 1 November dan 1 Desember 2026.
Langkah serupa juga diterapkan pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, di mana GWM akan dipangkas dari 7,5 persen menjadi 5,5 persen dengan skema penurunan bertahap yang sama. Kebijakan ini merupakan bagian dari penyesuaian Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang juga akan diturunkan menjadi 5 persen per Desember 2026.
Selain itu, BI memberikan insentif khusus bagi perbankan yang menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor strategis yang mendukung penciptaan lapangan kerja. Sektor prioritas tersebut meliputi pertanian, industri dan hilirisasi, sektor jasa kreatif, konstruksi, real estate, perumahan, hingga sektor UMKM dan ekonomi berkelanjutan. Melalui kebijakan ini, BI berharap intermediasi perbankan semakin kuat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara lebih inklusif.
Tinggalkan komentar