haluannews.id – Sebuah terobosan signifikan tengah digulirkan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Indonesia semakin tepat sasaran dan efisien. Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia bersama Badan Pelaksana (BP) BUMN dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) secara agresif mendorong pembukaan rekening bank bagi jutaan masyarakat, khususnya mereka yang berada di kelompok desil 1-6. Langkah ini merupakan implementasi konkret dari visi Presiden untuk menyalurkan bantuan langsung melalui sistem perbankan.
Related Post
Untuk memuluskan rencana besar ini, para pemangku kepentingan utama telah menggelar pertemuan penting. Jajaran direksi Himbara dan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) Robben Rico hadir dalam diskusi yang berlangsung di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, pada Senin (7/9/2026). Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menegaskan bahwa basis data penerima akan bersumber langsung dari Kemensos. "Tentu database-nya akan kita dapatkan dari Kementerian Sosial, desil 1-6. Datanya dibagi per daerah," ungkap Dony, seperti dikutip dari laman resmi Instagram @bumn_id pada Selasa (8/9/2026).
Berdasarkan data Kemensos, tercatat ada sekitar 18,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos. Dari jumlah tersebut, sekitar 15 juta KPM sudah menikmati kemudahan penyaluran bantuan melalui rekening bank. Namun, masih ada sekitar tiga juta KPM yang hingga kini masih bergantung pada layanan PT Pos Indonesia. Dengan inisiatif baru ini, pemerintah tidak hanya berupaya meningkatkan akurasi distribusi bantuan, tetapi juga membuka gerbang inklusi keuangan yang lebih luas, yang diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Untuk menjangkau pelosok negeri, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) diproyeksikan menjadi ujung tombak layanan perbankan. Melalui KDKMP, masyarakat di tingkat desa dan kelurahan akan dapat mengakses berbagai layanan finansial, mulai dari pembukaan rekening, penarikan dan penyetoran dana, hingga penerimaan bantuan sosial, tanpa perlu repot mendatangi kantor cabang bank.
Ke depan, jaringan KDKMP juga berpotensi besar untuk mendukung layanan pembiayaan dari Permodalan Nasional Madani (PNM). Model layanan keagenan seperti BRILink akan menjadi referensi utama dalam pengembangan skema ini, memastikan layanan perbankan dapat menjangkau masyarakat secara lebih efisien dan merata.
Sementara KDKMP belum sepenuhnya siap beroperasi di semua wilayah, layanan perbankan tetap dapat diakses melalui PT Pos Indonesia atau jaringan perbankan yang sudah ada, termasuk unit-unit BRI di desa. Tahap awal implementasi akan difokuskan pada sekitar 30 ribu KDKMP yang telah siap, sebelum diperluas secara bertahap ke seluruh desa di Indonesia.
Inisiatif ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan seluruh penduduk Indonesia memiliki akses terhadap layanan perbankan melalui kepemilikan rekening. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, pemerintah telah menugaskan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) untuk mempersiapkan rekening bagi masyarakat.
Mandat tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (7/9/2026). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas inklusi keuangan nasional dan memperkuat efektivitas penyaluran berbagai program pemerintah. "Bapak Presiden meminta agar penduduk itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat," ujar Airlangga usai rapat.
Airlangga menambahkan, program ini akan memanfaatkan basis data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Data tersebut nantinya akan dipadankan dengan sistem yang dimiliki Bank Indonesia, khususnya sistem pembayaran nasional, demi kelancaran dan keamanan transaksi.
Tinggalkan komentar