haluannews.id – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tengah mengusung visi besar untuk efisiensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia berambisi memangkas beban operasional hingga Rp70 triliun pada akhir tahun 2026, sebuah langkah strategis yang diharapkan membawa dampak signifikan bagi keuangan negara.
Related Post
Dalam pidatonya di Gedung DPR pada Jumat (14/8/2026), Prabowo mengungkapkan bahwa upaya penataan ulang BUMN telah menunjukkan hasil awal yang menjanjikan. "Saat ini saja, kita sudah berhasil menekan biaya overhead lebih dari Rp50 triliun. Angka tersebut berasal dari pemangkasan gaji komisaris, biaya sewa gedung, hingga pengeluaran perjalanan dinas," jelas Prabowo. Target ambisius Rp70 triliun ini menjadi penanda komitmen pemerintah untuk menciptakan BUMN yang lebih ramping dan efisien.
Prabowo juga menegaskan kembali filosofi dasar kepemilikan BUMN. Dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada tanggal yang sama, ia secara lugas menyatakan, "BUMN adalah aset seluruh rakyat Indonesia. Bukan milik direksi, bukan pula milik komisaris, apalagi dijadikan sumber dana bagi pihak penguasa." Pernyataan ini menggarisbawahi tekadnya untuk menjaga BUMN dari praktik penyalahgunaan dan menjadikannya murni untuk kepentingan bangsa.
Langkah restrukturisasi ini bermula dari temuan mengejutkan saat pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Pemerintah menemukan bahwa jumlah entitas BUMN, termasuk anak dan cucu usahanya, jauh melampaui perkiraan awal, mencapai angka fantastis 1.074 perusahaan. Menurut Prabowo, banyaknya entitas tersebut menunjukkan adanya unit-unit yang kurang produktif dan struktur manajemen yang terlalu gemuk, dengan tumpukan lapisan direksi dan komisaris yang justru membebani keuangan negara. Penataan ulang ini diharapkan mampu mengembalikan BUMN pada fungsi utamanya sebagai penggerak ekonomi yang efisien dan akuntabel.
Tinggalkan komentar