Haluannews Ekonomi – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan ketidakefisiensian pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menurutnya tidak masuk akal. Dalam pidato Nota Keuangan RAPBN 2026 di DPR, Jumat (15/8/2025), Prabowo menyoroti jumlah komisaris BUMN yang berlebih di tengah kerugian yang dialami perusahaan pelat merah. "Tadinya pengelolaan tidak masuk akal. Perusahaan rugi, komisaris banyak banget. Saya potong setengah, komisaris paling banyak 6 orang, kalau bisa 4 atau 5," tegasnya.
Related Post
Langkah tegas pun diambil. Melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Prabowo menghapuskan tantiem komisaris BUMN. "Itu akal-akalan mereka saja, dia memilih istilah asing agar kita tidak mengerti apa itu tantiem," ungkap Prabowo, merujuk pada praktik pemberian insentif yang dianggapnya tidak tepat. Tantiem, sebagai bagian dari keuntungan perusahaan yang diberikan kepada direksi dan komisaris, dinilai Prabowo sebagai beban yang tidak perlu di tengah kondisi BUMN yang merugi.
CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, memaparkan dampak positif kebijakan tersebut. Penghapusan tantiem dan pemotongan insentif komisaris diperkirakan mampu menghemat hingga Rp 8 triliun per tahun dari anggaran BUMN. Kebijakan ini tertuang dalam Surat S-063/DI-BP/VII/2025 dan mulai diterapkan pada tahun buku 2025 untuk seluruh BUMN portofolio di bawah BPI Danantara. Larangan tersebut mencakup berbagai bentuk insentif, termasuk insentif kinerja, insentif khusus, dan insentif jangka panjang. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan memperbaiki kinerja keuangan BUMN ke depannya.
Editor: Rohman
Tinggalkan komentar