Panik! Seruan Tarik Dana Bank BUMN, Ancaman Krisis Baru?

Panik! Seruan Tarik Dana Bank BUMN, Ancaman Krisis Baru?

Haluannews Ekonomi – Media sosial tengah dihebohkan seruan penarikan dana massal dari bank-bank milik BUMN. Munculnya Badan Pengelola Investasi (Danantara) menjadi pemicunya. Kekhawatiran penyalahgunaan dana negara dan dividen BUMN, bahkan dianalogikan dengan skandal 1MDB Malaysia, memicu reaksi ini. Namun, langkah ini menyimpan risiko besar bagi berbagai pihak, termasuk para nasabah sendiri.

COLLABMEDIANET

Arianto Muditomo, pengamat perbankan dan praktisi sistem pembayaran, menilai seruan tersebut keliru. Danantara, tegasnya, tidak mengelola dana nasabah secara langsung, melainkan aset negara dan investasi strategis. Bank BUMN tetap beroperasi normal di bawah regulasi dan perlindungan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). "Kekhawatiran Danantara menguasai tabungan masyarakat tak berdasar. Ajakan memindahkan dana ke bank swasta lebih emosional daripada analisis keuangan objektif," ujar Arianto kepada Haluannews.id, Jumat (21/2/2025).

Panik! Seruan Tarik Dana Bank BUMN, Ancaman Krisis Baru?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Ia memperingatkan, bank rush akibat kepanikan dapat merugikan nasabah. Akses layanan perbankan terganggu, biaya tambahan muncul, dan likuiditas bank BUMN terancam. Kenaikan suku bunga dan dampak negatif pada perekonomian, termasuk ketersediaan kredit, juga mengintai. "Masyarakat perlu memahami fakta sebelum terpengaruh narasi tak akurat. Pemerintah dan perbankan wajib komunikasi transparan untuk menjaga kepercayaan publik," imbuhnya. Empat bank BUMN menguasai 40% aset perbankan nasional. Penarikan dana mendadak berdampak sistemik besar, bahkan mengingatkan krisis 1997-1998 yang membuat sejumlah bank kolaps dan kerugian mencapai 35%-39% PDB.

Heru Sutadi, Direktur Eksekutif ICT Institute, menambahkan, pemerintah juga dirugikan. Ia mendesak pemerintah merespon bijak dan hati-hati, memberikan kepastian pengelolaan Danantara yang profesional dan berlandaskan hukum. "Komunikasi pemerintah harus satu pintu, karena perbedaan informasi antar kementerian membuat publik bingung dan marah," tegas Heru kepada Haluannews.id, Jumat (21/2/2025). Ia berharap masyarakat menghindari bank rush demi mencegah dampak meluas.

Editor: Rohman

Jika keberatan atau harus diedit baik Artikel maupun foto Silahkan Laporkan! Terima Kasih

Tags:

Ikutikami :

Tinggalkan komentar