Haluannews Ekonomi – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti akar permasalahan rendahnya penyaluran kredit perbankan di Indonesia. Menurut OJK, kendala utama bukan terletak pada keterbatasan likuiditas, melainkan pada belum kuatnya permintaan (demand) kredit yang berkelanjutan dari sektor riil. Fakta ini diperkuat dengan data "undisbursed loan" atau kredit yang telah disetujui namun belum tersalurkan, yang angkanya mencapai sekitar Rp 2.400 triliun.
Related Post
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, dalam acara Haluannews.id Economic Outlook 2026 di Jakarta, Selasa (10/2/2026), menjelaskan bahwa jumlah kredit "menganggur" ini bahkan sempat tercatat oleh Bank Indonesia mencapai Rp 2.450,7 triliun, setara 22,97% dari total plafon kredit. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan sebesar Rp 58,7 triliun. Namun, Dian memandang fenomena "undisbursed loan" yang besar ini dari perspektif yang lebih luas. Ia menilai, ini justru mencerminkan adanya komitmen kuat dari dunia usaha untuk menyerap kredit, namun belum didukung oleh ekosistem kebijakan yang terintegrasi secara menyeluruh.
"Jika kita melihat dari perspektif lain, ini adalah komitmen para pengusaha untuk kemudian bisa disburse loan. Saya kira kita jadi ketemu persoalannya adalah bagaimana kita bisa menciptakan demand kredit yang signifikan," ujar Dian.
Untuk mengatasi tantangan ini, Dian mengemukakan pentingnya mengadopsi pendekatan "Indonesia Incorporated". Konsep ini mengacu pada orkestrasi kebijakan lintas sektor yang komprehensif, memastikan seluruh elemen ekonomi bergerak dalam satu arah yang selaras. Tanpa koordinasi yang kuat, pertumbuhan ekonomi dan pembiayaan akan sulit mencapai potensi optimalnya.
"Jadi kalau kita bisa mewujudkan Indonesia Incorporated, semua simpang siur, Indonesia bisa kemudian istilahnya di-orchestrated. Jadi komitmen bersama itu paling penting," tegasnya.
Dian menambahkan, strategi industri, kebijakan investasi, dan kebijakan pembiayaan harus diselaraskan untuk menciptakan permintaan kredit yang berkesinambungan. Ia mencontohkan negara-negara maju seperti Korea Selatan, Jepang, dan Singapura yang telah berhasil menerapkan pendekatan serupa. Menurutnya, pendekatan ini krusial karena tidak ada sektor yang bisa berjalan sendiri-sendiri tanpa dukungan ekosistem yang solid.
"Artinya tidak bisa jalan masing-masing. Inilah yang harus diciptakan. Walaupun saya tahu tantangan kita. Tapi ini worth to do karena tanpa yang jelas, jangan berharap banyak perekonomian kita bisa bertumbuh," sebut Dian.
Tidak ada pilihan lain selain mendorong pendekatan "Indonesia Incorporated" ini. Seluruh pemangku kepentingan, mulai dari regulator hingga pelaku usaha, perlu meninjau ulang kebijakan masing-masing dan memastikan arah yang dituju sama. Dengan dana sebesar Rp 2.400 triliun yang masih "menganggur", pendekatan sistemik ini diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian secara lebih efektif.
"Tadi Rp 2.400 masih ada uang. Nah kalau itu tidak dipakai, tidak akan jalan. Nah ini yang simpel. Atasi persoalan ini secara lebih sistemik jadi pendekatan kita lebih Indonesia Incorporated. Tidak ada pilihan lain jadi semua orang harus review kebijakan kemudian dia akan ke mana," pungkas Dian.
Editor: Rohman
Tinggalkan komentar