haluannews.id – Jakarta – Sebuah era baru dalam tata kelola komoditas strategis nasional telah resmi dibuka. Sarjito, yang belum lama ini mengucapkan sumpah jabatan sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di gedung Mahkamah Agung, melontarkan pernyataan berani. Ia menegaskan bahwa Indonesia, sebagai produsen nikel terbesar di dunia, kini harus memegang kendali penuh dalam menentukan harga komoditas strategis yang krusial bagi industri global.
Related Post
Keyakinan untuk mendirikan bursa komoditas sendiri, menurut Sarjito, adalah fondasi utama. Langkah strategis ini akan memberikan Indonesia kemampuan untuk mengawasi dan mengendalikan berbagai permasalahan krusial, mulai dari praktik transfer pricing, under-invoicing, hingga penetapan harga dan volume perdagangan. "Kita seharusnya percaya diri untuk membangun bursa sendiri, sehingga isu-isu seperti transfer pricing, under-invoicing, baik harga maupun volume, dapat kita kontrol dengan optimal," tegasnya usai pelantikan di gedung MA Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Ia menambahkan, setiap transaksi yang terjadi di bursa komoditas nasional nantinya akan menjadi referensi global. Dampak positifnya akan merembet ke seluruh sektor perekonomian, terutama dalam peningkatan devisa negara dan penerimaan pajak yang lebih proporsional.
Untuk mewujudkan visi ini, Sarjito mengungkapkan bahwa pihaknya di OJK akan segera merilis Peraturan OJK (POJK) pada 10 Agustus 2026. Regulasi awal ini akan diajukan untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar dapat diundangkan pada 17 September 2026.
"Ini adalah POJK permulaan. Kami juga sedang mengusulkan POJK-POJK baru lainnya, dan menunggu Peraturan Presiden yang akan menentukan mineral dan komoditas strategis apa saja yang akan diperdagangkan secara bertahap," pungkas Sarjito, menandaskan komitmen OJK dalam menata ulang lanskap perdagangan komoditas Indonesia.
Tinggalkan komentar