Haluannews Ekonomi – Sorotan tajam datang dari media keuangan terkemuka, Financial Times, yang menguak fenomena "saham gorengan" di pasar modal Indonesia. Valuasi beberapa saham domestik ini disebut-sebut jauh melampaui raksasa teknologi global, Nvidia, bahkan di tengah gejolak pasar yang menuntut kehati-hatian. Kondisi ini memicu kekhawatiran serius di kalangan investor asing dan regulator terkait integritas pasar.
Related Post
Laporan Financial Times secara spesifik menyoroti PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA), sebuah entitas yang dikenal sebagai produsen batu bara dan merupakan perusahaan terbesar ketiga di Indonesia. Valuasi saham DSSA tercatat mencapai 135 kali lipat dari laba perusahaan (rasio P/E), sebuah angka yang menurut Financial Times sulit dijustifikasi bahkan oleh perusahaan dengan pertumbuhan tercepat sekalipun. Sebagai perbandingan, Nvidia, yang chip AI-nya telah mendongkrak kapitalisasi pasarnya hingga US$4,6 triliun, memiliki rasio P/E sekitar 38. DSSA sendiri, yang dikendalikan oleh keluarga Widjaja dari konglomerat Sinar Mas, memiliki free float hanya sekitar 20%.
Tidak hanya DSSA, analisis FT juga mengungkapkan bahwa delapan dari 25 perusahaan terdaftar teratas di Indonesia memiliki rasio P/E di atas 100. Banyak di antaranya terafiliasi dengan konglomerat-konglomerat besar. Contoh lain yang mencolok adalah PT Barito Renewables Tbk. (BREN), perusahaan terbesar kedua di BEI dengan kapitalisasi pasar US$45,2 miliar. Saham BREN, yang dikendalikan oleh Prajogo Pangestu, orang terkaya di Indonesia, memiliki rasio P/E fantastis sebesar 358 dan free float hanya 12,6%. Sejak debutnya pada tahun 2023, saham BREN telah melonjak 679%, menjadikannya salah satu saham paling fluktuatif di pasar.
Gary Tan, manajer portofolio pasar negara berkembang di Allspring Global Investments, dengan tegas menyatakan kepada Financial Times, "Sangat jelas pada metrik valuasi tertentu bahwa hal itu sangat jauh dari kenyataan." Senada, Ricky Ho, yang mengelola dana Four Capital senilai US$750 juta di Singapura, menambahkan bahwa "saham-saham konglomerat ini membuat Nvidia terlihat sangat murah." Ho membandingkannya dengan saham AS seperti Palantir dan Tesla yang, meskipun memiliki valuasi tinggi, didukung oleh "likuiditas riil" berdasarkan perdagangan yang wajar.
Valuasi yang membengkak ini, ditambah dengan rendahnya free float—di mana sebagian besar saham dipegang oleh pemegang saham pengendali dan hanya sedikit yang tersedia untuk investor—menggambarkan masalah yang sebelumnya disuarakan oleh penyedia indeks global MSCI pada Januari lalu. MSCI menyuarakan keraguan tentang kelayakan investasi Indonesia, bahkan memperingatkan kemungkinan penurunan peringkat dari status pasar ‘berkembang’ menjadi ‘pasar perbatasan’. Alasan utama yang disebutkan adalah kurangnya transparansi dalam struktur kepemilikan saham, kekhawatiran tentang potensi perilaku perdagangan yang terkoordinasi, dan free float yang terbatas.
Meskipun valuasi tinggi dan free float rendah tidak selalu melanggar aturan, regulator, investor, dan analis di Indonesia menduga bahwa dalam beberapa kasus, orang dalam memegang saham melalui nominee dan berdagang satu sama lain, menciptakan likuiditas palsu dan memanipulasi harga saham. Praktik inilah yang seringkali memicu fluktuasi harga saham yang liar dan dikenal luas sebagai ‘saham gorengan’.
Menanggapi isu ini, Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengidentifikasi beberapa perusahaan dengan konsentrasi pemegang saham yang tinggi, termasuk BREN (97,3% dikendalikan oleh sejumlah kecil pemegang saham) dan DSSA (95,76%). Pemerintah juga telah mengumumkan langkah-langkah untuk mengatasi masalah yang diangkat oleh MSCI, termasuk menggandakan persyaratan minimum free float menjadi 15% (dengan masa transisi tiga tahun) dan memperketat peraturan tentang pengungkapan pemegang saham.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Haluannews.id menyatakan sedang menyelidiki "berbagai macam potensi pelanggaran pasar," termasuk "manipulasi pasar dan praktik perdagangan lainnya yang bertujuan untuk menciptakan tampilan aktivitas perdagangan yang salah atau menyesatkan." OJK menegaskan bahwa lingkup investigasi melampaui pengertian saham gorengan secara umum dan berfokus pada identifikasi perilaku yang dapat merusak integritas dan keadilan pembentukan harga di pasar. Namun, OJK menambahkan bahwa saat ini, belum ada investigasi spesifik yang menargetkan konglomerat tertentu atau pemegang sahamnya yang telah diumumkan secara publik.
Manajer dana global umumnya menjauhi saham milik taipan dengan jumlah saham beredar publik yang terbatas. Namun, opsi ini tidak tersedia bagi investor yang membeli indeks. Chiara Salghini, manajer portofolio di Vontobel Asset Management, yang saat ini tidak memegang saham Indonesia, menyatakan bahwa pemerintah RI harus meningkatkan transparansi dan menunjukkan peningkatan indikator makroekonomi sebelum dana tersebut dapat berinvestasi kembali di negara ini. "Pasar global tidak akan berinvestasi di perusahaan yang likuiditasnya sangat tipis, yang sahamnya beredar bebas sangat rendah dan yang transparansinya tidak setinggi di negara lain," tegasnya.
Editor: Rohman
Tinggalkan komentar