Nikel RI Terancam Rem Paksa: Kebijakan ESDM Untungkan Asing?

Haluannews Ekonomi – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengambil langkah signifikan dengan merevisi target produksi bijih nikel dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2026. Proyeksi volume produksi dipangkas drastis menjadi sekitar 260 juta ton, sebuah penurunan tajam sebesar 31% dibandingkan dengan target RKAB 2025 yang mencapai 379 juta ton. Keputusan ini memicu perdebatan sengit di kalangan pelaku industri, terutama mengenai dampaknya terhadap ekosistem nikel nasional.

Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Arif Perdana Kusumah, menyoroti bahwa target produksi 260 juta ton tersebut jauh di bawah proyeksi kebutuhan sektor hilir atau smelter di tahun 2026, yang diperkirakan mencapai 340-350 juta ton. Kesenjangan ini menimbulkan kekhawatiran serius mengenai keberlanjutan operasional fasilitas pengolahan nikel di dalam negeri.

Meskipun demikian, FINI menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif pemerintah dalam memangkas produksi bijih nikel. Langkah ini dinilai strategis untuk mengatasi kondisi kelebihan pasokan (oversupply) yang selama ini menekan harga komoditas nikel di pasar global. Dengan berkurangnya pasokan, diharapkan harga nikel dapat kembali stabil dan bahkan terdorong naik, memberikan angin segar bagi para penambang dan produsen.

Namun, Arif Perdana Kusumah juga memperingatkan bahwa pemangkasan yang terlalu ketat berpotensi menimbulkan efek "rem paksa" bagi industri smelter. Kondisi ini dapat memaksa fasilitas pengolahan nikel untuk mengurangi laju produksi atau bahkan menghentikan sebagian operasinya karena kekurangan bahan baku.

FINI mengidentifikasi setidaknya tiga dampak krusial dari kebijakan pemangkasan produksi bijih nikel ini:

1. Pengurangan Produksi Nasional: Penurunan target produksi bijih nikel secara langsung akan menurunkan total output nikel Indonesia, berpotensi mengurangi posisi Indonesia sebagai pemain kunci di pasar global.
2. Pengikisan Pendapatan Fiskal: Dengan volume produksi yang lebih rendah, penerimaan negara dari sektor pertambangan nikel, baik dari royalti maupun pajak, berpotensi mengalami penurunan signifikan. Ini akan berdampak pada anggaran negara dan kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan.
3. Transfer Keuntungan ke Produsen Asing: Jika pasokan domestik berkurang drastis sementara permintaan global tetap tinggi atau bahkan meningkat, produsen nikel dari negara lain yang tidak melakukan pemangkasan produksi justru akan diuntungkan. Mereka dapat mengisi kekosongan pasokan dan menikmati harga yang lebih tinggi, mengalihkan potensi keuntungan ekonomi dari Indonesia ke kompetitor internasional.

Dinamika kebijakan ini dan implikasinya bagi industri nikel nasional menjadi topik hangat. Seperti apa tanggapan FINI secara lebih mendalam terhadap pemangkasan RKAB nikel 2026? Dan bagaimana dampaknya secara riil bagi daya saing industri dalam negeri? Selengkapnya dapat disimak dalam dialog Serliana Salsabila dengan Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Arif Perdana Kusumah, dalam program Closing Bell, Haluannews.id (Kamis, 05/03/2026).

Editor: Rohman