Mantan PM Inggris Jadi Pengawas Investasi Nusantara: Strategi Jitu atau Sekadar Gaya?

Mantan PM Inggris Jadi Pengawas Investasi Nusantara: Strategi Jitu atau Sekadar Gaya?

Haluannews Ekonomi – Penunjukan Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris, sebagai anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) telah menimbulkan pertanyaan di kalangan pelaku pasar. Langkah ini, menurut Wakil Ketua Dewan Pengawas BPI Danantara, Muliaman Hadad, merupakan strategi untuk meningkatkan daya tarik internasional Danantara. "Tujuan utamanya adalah memperluas eksposur internasional Danantara," tegas Muliaman saat ditemui di Gedung Gade, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

COLLABMEDIANET

Kehadiran Blair, menurut Muliaman, diharapkan mampu memberikan perspektif global bagi pengambilan keputusan di internal Danantara. Hal senada disampaikan CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, yang mengungkapkan bahwa Blair juga dilibatkan dalam pengembangan Ibu Kota Nusantara. "Iya, salah satunya," ujar Rosan singkat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025). Rosan menambahkan bahwa beberapa tokoh penting lainnya, termasuk mantan Presiden RI, juga diundang untuk bergabung dalam dewan pengawas.

Mantan PM Inggris Jadi Pengawas Investasi Nusantara: Strategi Jitu atau Sekadar Gaya?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Bukan hanya Blair, nama besar Ray Dalio, pendiri Bridgewater Associates—hedge fund terbesar dunia dengan aset US$ 112 miliar (Rp 1.740,10 triliun)—juga masuk dalam daftar Dewan Pengawas Danantara. Forbes menempatkan Dalio sebagai orang terkaya ke-151 dunia pada 16 Oktober 2024 dengan kekayaan US$ 14 miliar (Rp 217,55 triliun).

Strategi ini dinilai menarik, namun juga menimbulkan pertanyaan. Apakah penunjukan tokoh-tokoh internasional ini murni untuk meningkatkan kredibilitas dan akses Danantara ke pasar global, atau lebih kepada strategi branding dan pencitraan? Analisis lebih lanjut diperlukan untuk menilai efektivitas langkah ini terhadap kinerja investasi Danantara di masa mendatang. Pertanyaan mengenai transparansi dan efektivitas biaya yang dikeluarkan untuk mendatangkan tokoh-tokoh ini juga perlu dikaji lebih lanjut. Ke depannya, perlu ada transparansi yang lebih besar terkait kinerja dan dampak dari keputusan ini terhadap pengelolaan investasi negara.

Editor: Rohman

Jika keberatan atau harus diedit baik Artikel maupun foto Silahkan Laporkan! Terima Kasih

Tags:

Ikutikami :

Tinggalkan komentar