Haluannews Ekonomi – Optimisme membayangi sektor perumahan di era pemerintahan Prabowo-Gibran, diungkapkan oleh Direktur Utama Bank BTN, Nixon L.P. Napitupulu. Stimulus pemerintah berupa guyuran likuiditas, penambahan kuota rumah subsidi hingga 350 ribu unit per tahun, serta insentif PPNDTP menjadi angin segar bagi perbankan untuk menggenjot bisnis Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
Related Post
Menanggapi wacana pemutihan utang maksimal Rp1 juta bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar dapat mengakses KPR, Nixon melihatnya sebagai masalah yang muncul akibat masifnya layanan paylater dan pinjaman daring (pindar). Ia menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pemberian insentif, mengingat hal ini berkaitan erat dengan kemampuan nasabah.
Nixon justru menyoroti bahwa hambatan utama pengajuan KPR akibat utang paylater dan pindar lebih disebabkan oleh bunga yang terlalu tinggi dan sulitnya akses pelunasan pinjaman bagi nasabah kelas bawah. "Perlu ada perbaikan mekanisme pelunasan pinjaman segmen bawah agar lebih terbuka, sehingga paylater dan pindar tidak menjadi penghalang pengajuan KPR," tegasnya.
Di internal BTN sendiri, kendala pengajuan KPR lebih sering disebabkan oleh ketidaklengkapan dokumen dan tantangan dalam proses verifikasi. Meski demikian, BTN tetap menargetkan pertumbuhan bisnis yang solid, yakni 8-9% di akhir tahun 2025, dengan profitabilitas yang terjaga.
BTN terus berupaya mendorong pertumbuhan sektor KPR dengan mengoptimalkan dampak positif kebijakan pemerintah.
Editor: Rohman
Tinggalkan komentar