haluannews.id – Persoalan tingginya suku bunga kredit di Indonesia tampaknya masih menjadi teka-teki besar bagi para pelaku usaha, terutama sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Meski berbagai kebijakan moneter telah digulirkan, masyarakat mengeluhkan sulitnya penurunan bunga kredit perbankan. Fenomena ini diduga kuat akibat adanya praktik pemberian bunga khusus atau special rate kepada deposan besar yang justru membebani biaya dana perbankan.
Dalam rapat kerja bersama jajaran Bank Indonesia (BI), Komisi XI DPR RI menyoroti adanya ketimpangan dalam transmisi kebijakan moneter. Anggota Komisi XI dari Fraksi PKS, Muhammad Kholid, mengungkapkan temuan lapangan saat melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah. Menurutnya, masalah utama yang menghambat penurunan bunga kredit bukan hanya soal penyaluran kredit, melainkan masalah biaya dana (funding) yang sangat mahal.
Kholid menjelaskan bahwa perbankan saat ini tengah terjebak dalam persaingan memperebutkan dana pihak ketiga dengan menawarkan imbal hasil yang tinggi. Hal ini dipicu oleh adanya praktik special rate yang diberikan kepada institusi atau deposan besar yang belum ditertibkan. Akibatnya, perbankan harus menanggung beban bunga yang tinggi, yang kemudian berdampak langsung pada penetapan suku bunga kredit (lending rate) yang tetap tinggi.
"Masalahnya bukan hanya kredit UMKM yang sulit turun, tapi ada masalah funding yang mahal. Bank-bank berebut dana mahal karena masih ada praktik special rate dari institusi atau deposan yang belum ditertibkan," ujar Kholid dalam rapat tersebut. Ia pun mendesak agar Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) segera membahas bagaimana kebijakan moneter dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh pelaku UMKM.
Senada dengan hal tersebut, Thoriq Majiddanor atau yang akrab disapa Jiddan, menyoroti ketimpangan pertumbuhan kredit yang sangat mencolok. Meskipun Bank Indonesia menyatakan likuiditas perbankan secara umum cukup, namun pada kenyataannya likuiditas tersebut bersifat tersegmentasi. Hal ini menyebabkan pertumbuhan kredit tidak merata di seluruh sektor.
Jiddan memaparkan data yang menunjukkan kontras tajam antara sektor korporasi dan UMKM. Sementara kredit korporasi mampu tumbuh pesat hingga 22,10%, pertumbuhan kredit untuk sektor UMKM justru sangat lambat, yakni hanya mencapai angka 1,62%. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbankan masih lebih fokus memperebutkan dana untuk membiayai sektor besar daripada menyalurkan kredit ke sektor rakyat.
"Jangan sampai likuiditas yang ada hanya memperdalam pasar uang, tetapi masyarakat tetap menghadapi lending rate yang sulit turun," tegas Jiddan. Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa kebijakan moneter tidak hanya berhenti di level perbankan, tetapi benar-benar mampu menurunkan beban bunga bagi masyarakat luas agar ekonomi kerakyatan dapat tumbuh lebih kuat.
Tinggalkan komentar