haluannews.id – Persoalan biaya hidup yang terus merangkak naik selalu menjadi momok bagi para pekerja di berbagai pelosok negeri. Ketimpangan ekonomi antarwilayah di Indonesia menciptakan jurang perbedaan biaya kebutuhan hidup layak (KHL) yang cukup mencolok. Jika selama ini masyarakat menganggap Jakarta sebagai standar tertinggi biaya hidup, data terbaru justru menunjukkan peta yang lebih kompleks dan mengejutkan.
Berdasarkan dokumen Sosialisasi Kebijakan Upah Minimum 2026 yang telah didistribusikan kepada para kepala daerah, terlihat adanya konsentrasi biaya tinggi di wilayah perkotaan, daerah kepulauan, hingga kawasan dengan tantangan logistik yang berat. DKI Jakarta memang masih memegang takhta sebagai wilayah dengan biaya hidup paling mahal di Indonesia, dengan angka KHL mencapai Rp 5,89 juta per bulan. Tingginya angka ini dipicu oleh beban biaya hunian, transportasi, hingga harga konsumsi harian yang sangat tinggi di ibu kota.
Namun, Jakarta tidak sendirian. Kalimantan Timur menyusul di posisi kedua dengan angka KHL sebesar Rp 5,73 juta. Lonjakan biaya di provinsi ini dipicu oleh masifnya aktivitas ekonomi berbasis sumber daya alam serta pembangunan infrastruktur yang tengah gencar dilakukan. Tak kalah bersaing, Kepulauan Riau berada di urutan ketiga dengan KHL Rp 5,71 juta, sebuah angka yang mencerminkan sulitnya distribusi barang di wilayah kepulauan.
Fenomena menarik juga terlihat di wilayah timur Indonesia. Papua mencatatkan KHL sebesar Rp 5,31 juta, yang dipengaruhi oleh kendala geografis dan aksesibilitas yang terbatas. Bali, yang dikenal sebagai magnet pariwisata, juga masuk dalam daftar dengan KHL Rp 5,25 juta. Hal ini membuktikan bahwa tingginya aktivitas pariwisata memiliki korelasi langsung terhadap kenaikan harga barang dan jasa di tingkat lokal.
Berikut adalah daftar 10 daerah dengan biaya kebutuhan hidup layak tertinggi di Indonesia:
- DKI Jakarta – Rp 5.898.511
- Kalimantan Timur – Rp 5.735.353
- Kepulauan Riau – Rp 5.717.082
- Papua – Rp 5.314.281
- Bali – Rp 5.253.107
- Papua Barat – Rp 5.246.172
- Kalimantan Utara – Rp 4.968.935
- Maluku Utara – Rp 4.431.339
- Banten – Rp 4.295.985
- Kalimantan Tengah – Rp 4.279.888
Angka-angka di atas bukan sekadar statistik, melainkan menjadi fondasi krusial dalam menentukan kebijakan upah minimum di masa mendatang. Dalam proses perhitungannya, terdapat dua metode yang menjadi pertimbangan. Pertama adalah metode survei konvensional yang mengacu pada peraturan menteri tenaga kerja, yang berbasis pada 64 jenis komoditas kebutuhan sehari-hari. Namun, metode ini dinilai memiliki kelemahan dalam menentukan kebutuhan per kapita yang akurat.
Sebagai alternatif, pemerintah juga mempertimbangkan standar Organisasi Buruh Internasional (ILO). Keunggulan metode ILO terletak pada penggunaan data konsumsi rumah tangga yang bersumber dari survei rutin BPS. Standar ini mencakup empat komponen utama, yakni makanan, kesehatan dan pendidikan, tempat tinggal, serta kebutuhan pokok lainnya. Dengan adanya data ini, diharapkan penentuan upah minimum di masa depan dapat lebih mencerminkan realitas ekonomi yang dihadapi masyarakat di lapangan.
Tinggalkan komentar