haluannews.id – Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan telah menetapkan target ambisius untuk rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2027. Angka yang diproyeksikan akan dijaga pada rentang 40,31% hingga 40,64%, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara prudent.
Proyeksi ini, yang tercantum dalam asumsi makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, menjadi bagian integral dari indikator kinerja program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko (PPKNR) tahun yang sama. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Suminto, dalam sebuah rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI pada Rabu (9/9/2026).
Suminto menjelaskan bahwa selain rasio utang, indikator kinerja lain yang menjadi fokus adalah imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN). Imbal hasil SBN dipastikan akan dijaga dalam rentang 6,5% hingga 7,3%, dengan titik tengah 6,9% sesuai asumsi dasar ekonomi makro. Langkah ini diambil untuk memastikan pengelolaan pembiayaan yang tidak hanya hati-hati, tetapi juga kreatif, inklusif, dan dengan risiko yang terkendali.
Sebagai perbandingan, per akhir kuartal II-2026, tepatnya 30 Juni 2026, total utang pemerintah pusat tercatat menembus angka Rp 10.293,69 triliun. Angka ini mendorong rasio utang terhadap PDB menjadi 41,26%. Peningkatan rasio utang ini cukup signifikan, mengingat pada akhir Maret 2026 atau kuartal I-2026, angkanya masih di 40,75% PDB dengan total utang Rp 9.920,42 triliun.
Meskipun tren kenaikan terlihat, posisi rasio utang pemerintah saat ini masih jauh di bawah ambang batas aman yang ditetapkan Undang-Undang Keuangan Negara, yakni 60% dari PDB. Hal ini memberikan ruang gerak bagi pemerintah untuk terus menjaga stabilitas fiskal sambil tetap mendukung pertumbuhan ekonomi.
Tinggalkan komentar