haluannews.id – Siapa sangka, nomor ponsel yang telah Anda gunakan selama satu dekade atau lebih kini memiliki nilai lebih dari sekadar alat komunikasi. Bagi sebagian besar platform pinjaman online atau Pindar, durasi penggunaan nomor HP ini bisa menjadi ‘skor kredit’ alternatif yang krusial, terutama bagi individu yang belum memiliki riwayat skor kredit formal. Ini merupakan terobosan signifikan dalam ekosistem pembiayaan digital.
Related Post
Ketua Bidang Hubungan Masyarakat Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Kuseryansyah mengungkapkan bahwa perusahaan Pindar memiliki pendekatan yang lebih fleksibel dalam menilai kelayakan pemohon. Berbeda dengan lembaga pembiayaan konvensional yang umumnya sangat bergantung pada skor kredit bank, Pindar mampu memanfaatkan beragam data non-tradisional untuk membuat keputusan.
Salah satu data alternatif yang paling menarik berasal dari sektor telekomunikasi. Kuseryansyah menjelaskan bahwa jejak penggunaan nomor telepon yang panjang menjadi indikator penting. "Hanya dengan melihat satu nomor HP yang sudah dipakai 10 tahun, kami sudah bisa mendapatkan skor minimum. Ini sangat sederhana, tidak perlu melihat data tabungan atau gaji," ujarnya dalam sebuah kesempatan di Jakarta. Ia menambahkan, nomor yang aktif selama itu menunjukkan stabilitas dan keberadaan individu, berbeda dengan nomor yang baru aktif beberapa hari yang justru memunculkan keraguan.
Selain data telekomunikasi, aktivitas calon nasabah di media sosial juga menjadi pertimbangan. Pendekatan inovatif ini sejalan dengan posisi Indonesia sebagai pasar terbesar bagi Pindar, didorong oleh filosofi bahwa akses pembiayaan harus terbuka untuk semua lapisan masyarakat, tidak hanya terbatas pada kelas menengah ke atas.
Per November 2025, total pembiayaan Pindar tercatat mencapai Rp94,85 triliun, menunjukkan pertumbuhan tahunan sebesar 25,45%. Meskipun angka ini signifikan, skala tersebut masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan total kebutuhan pembiayaan nasional yang diperkirakan mencapai Rp2.650 triliun. Lembaga jasa keuangan konvensional baru mampu menopang sekitar Rp1.000 triliun, menyisakan celah pembiayaan sekitar Rp1.650 triliun hingga akhir 2025.
Kesenjangan pembiayaan ini semakin terasa di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Riset EY MSME Market Study and Policy Advocacy bahkan memproyeksikan bahwa pada tahun 2026, kebutuhan pembiayaan UMKM dapat menembus angka Rp4.300 triliun, dengan estimasi credit gap mencapai Rp2.400 triliun. Inilah mengapa peran Pindar dengan inovasi penilaian berbasis data alternatif menjadi semakin krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif.
Tinggalkan komentar