Haluannews Ekonomi – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengajukan proposal tambahan anggaran yang cukup signifikan untuk Kementerian BUMN pada tahun anggaran 2026. Usulan tersebut mencapai Rp 454 miliar, mengingat pagu indikatif yang telah ditetapkan sebelumnya hanya sebesar Rp 150 miliar. Hal ini disampaikan Erick saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa (8/7).
Related Post
Menurut Erick, alokasi anggaran yang telah ditetapkan terlalu minim dan hanya cukup untuk menutupi biaya operasional minimum dan gaji pegawai. "Kita membutuhkan pendanaan kurang lebih Rp 604 miliar," tegasnya. Anggaran tambahan ini, lanjut Erick, diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi Kementerian BUMN sesuai amanat UU No. 1/2025 dengan menerapkan best practice, serta mendukung fokus kebijakan APBN TA 2026 dalam rangka penguatan ketahanan nasional dan percepatan ekonomi.
Rincian usulan tambahan anggaran tersebut meliputi: Rp 111 miliar untuk fungsi regulator, Rp 118 miliar untuk pengawasan BUMN, Rp 101 miliar untuk peran sebagai pemegang saham Seri A dan perum, Rp 117 miliar untuk belanja pegawai, dan Rp 157 miliar untuk administrasi dan operasional.
Erick juga memaparkan realisasi anggaran Kementerian BUMN. Pada tahun 2024, realisasi anggaran mencapai Rp 297 miliar dari pagu Rp 308 miliar. Sementara itu, hingga 6 Juli 2025, realisasi anggaran baru mencapai Rp 91 miliar dari pagu Rp 215 miliar. Perbedaan signifikan antara pagu dan realisasi anggaran ini menjadi salah satu alasan di balik usulan tambahan anggaran yang diajukan. Usulan ini tentunya akan menjadi sorotan dan perdebatan di parlemen mengingat besarnya angka yang diajukan.
Editor: Rohman
Tinggalkan komentar