Haluannews Ekonomi – Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menyoroti perlunya peningkatan transparansi komunikasi antara pemerintah dan publik, khususnya dalam sektor keuangan. Pernyataan ini disampaikan Misbakhun dalam Capital Market Forum 2025 di Gedung BEI, Jakarta (21/3/2025). Ia menekankan pentingnya perbaikan komunikasi dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) – anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) – untuk mencegah munculnya isu simpang siur dan sentimen negatif yang berdampak pada pasar.
Related Post
Misbakhun menilai, komunikasi yang jelas, terbuka, dan jujur dari otoritas fiskal, moneter, pengawas, dan penjamin simpanan lembaga jasa keuangan sangat krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Ia menyarankan agar lembaga-lembaga tersebut secara bergantian memberikan informasi kepada publik, termasuk tantangan yang dihadapi, tanpa menutupi fakta. "Kita minta menyampaikan hal-hal yang positif tanpa menyembunyikan hal-hal yang menjadi tantangan," tegasnya.
Lebih lanjut, Misbakhun mencontohkan bagaimana isu-isu yang beredar di pasar keuangan, termasuk penurunan penerimaan pajak, telah menyebabkan penurunan signifikan di pasar saham hingga mencapai batas 5%. Menurutnya, kejadian ini menjadi bukti nyata betapa pentingnya komunikasi yang efektif. "Komunikasi harus diperbaiki, kita sadari itu," tandasnya. Ia berharap agar politik dapat menjadi solusi, bukan beban bagi perekonomian nasional. Perbaikan komunikasi ini dinilai penting untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.
Editor: Rohman
Tinggalkan komentar