haluannews.id – Sebuah pertemuan strategis yang melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan Dewan Pengawas (Dewas) baru-baru ini menyedot perhatian publik. Diskusi tingkat tinggi yang berlangsung di Wisma Danantara pada Kamis 6 Agustus 2026 ini bukan sekadar rapat rutin, melainkan membahas agenda krusial terkait perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPI Danantara. Penyesuaian anggaran ini dilakukan menyusul serangkaian kebijakan prioritas pemerintah, termasuk inisiatif pendirian PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) serta Danantara Development Management Fund (DDMF) yang ambisius.
Related Post
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga merupakan Anggota Dewan Pengawas BPI Danantara, menegaskan urgensi penyesuaian RKAT. Menurutnya, perubahan ini esensial agar alokasi anggaran sejalan dengan arah kebijakan baru yang tengah digulirkan pemerintah, khususnya terkait kelahiran DSI dan DDMF.
"Tadi sudah dibahas mengenai RKAT dan penyesuaiannya akibat beberapa kebijakan yang menjadi prioritas, seperti pembentukan DSI dan DDMF. Semua ini akan diselaraskan," ungkap Airlangga usai rapat di Wisma Danantara.
Ia membeberkan bahwa proses pembentukan DSI saat ini sedang berjalan intensif. Aspek pembiayaan dan kerangka organisasinya sudah matang. "Sekarang dalam proses, sehingga penganggaran dan format direksi, komisaris sudah dilengkapi," tambahnya. Namun, Airlangga masih merahasiakan kapan susunan direksi dan komisaris DSI akan diumumkan ke publik. "Belum, nanti pada waktunya," ujarnya singkat, memancing rasa penasaran.
Ketika disinggung mengenai potensi perluasan cakupan komoditas yang akan dikelola DSI, Airlangga menyatakan bahwa hal tersebut masih dalam tahap evaluasi mendalam.
Selain itu, Menko Airlangga juga memberikan titik terang terkait solusi pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCIC). Ia mengungkapkan bahwa keputusan mengenai skema penyelesaian pendanaan telah mencapai kesepahaman dengan Menteri Keuangan dan informasi tersebut telah disampaikan kepada pihak Tiongkok.
"KCIC juga sudah ada keputusan dengan Menteri Keuangan," kata Airlangga. Saat ditanya apakah keputusan itu sudah sampai ke mitra Tiongkok, ia menjawab tegas, "Sudah." Tanggapan dari pihak Tiongkok terhadap penyelesaian ini pun, menurutnya, berjalan positif. "Ya, kalau penyelesaian selalu baik," imbuhnya.
Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang turut hadir sebagai Anggota Dewas Danantara, mengonfirmasi bahwa pertemuan tersebut merupakan rapat koordinasi rutin antara Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BPI Danantara.
Prasetyo Hadi juga sempat menanggapi pertanyaan seputar skema pendanaan KCIC. Ia menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan akan mengambil alih beban pembiayaan proyek raksasa tersebut. Namun, detail implementasi dan mekanisme pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh pihak yang berwenang. "Yang akan menanggung adalah dari Kementerian Keuangan," tegasnya. Ketika ditanya apakah skema tersebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara langsung, Prasetyo hanya mengatakan, "Ya skemanya nanti Pak Purbaya yang ngatur."
Tinggalkan komentar