haluannews.id – Revolusi pembiayaan digital telah membuka pintu akses keuangan bagi jutaan masyarakat di Indonesia, termasuk mereka yang sebelumnya sulit menjangkau layanan perbankan konvensional. Ketua Bidang Hubungan Masyarakat Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Kuseryansyah, mengungkap fakta menarik. Menurutnya, bahkan platform pinjaman online (pinjol) sekalipun, tidak sembarangan dalam menyalurkan dana.
Related Post
Berbeda dengan lembaga keuangan tradisional yang sangat bergantung pada riwayat kredit atau skor kredit bank, Kuseryansyah menjelaskan bahwa penyedia pinjaman online memanfaatkan beragam data alternatif. Salah satu yang paling mengejutkan adalah jejak digital nomor telepon dan aktivitas media sosial calon peminjam.
“Cukup dengan melihat nomor ponsel, jika sudah aktif selama sepuluh tahun, itu sudah memberikan indikasi skor minimum yang cukup,” jelas Kuseryansyah dalam sebuah kesempatan di Jakarta. Ia menambahkan, kriteria ini jauh lebih sederhana ketimbang harus memeriksa tabungan atau slip gaji. Logikanya, nomor yang aktif begitu lama menunjukkan stabilitas dan kemungkinan kecil pemiliknya sedang dikejar penagih utang. Sebaliknya, nomor yang baru aktif beberapa hari tentu memunculkan tanda tanya besar.
Indonesia sendiri menjadi pasar terbesar bagi industri pinjaman online, didorong oleh populasi yang masif dan filosofi bahwa setiap individu berhak mendapatkan akses pembiayaan. Baik masyarakat kelas menengah ke atas maupun segmen bawah, semua berhak merasakan kemudahan pinjaman.
Hingga November 2025, total penyaluran dana pinjaman online telah mencapai Rp94,85 triliun, dengan pertumbuhan tahunan mencapai 25,45%. Meskipun telah menjadi pilar penting dalam sektor pembiayaan non-bank, angka ini masih relatif kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan pembiayaan nasional yang sangat besar.
Berbagai kajian menunjukkan, defisit pembiayaan negara diperkirakan mencapai Rp2.650 triliun, sementara lembaga jasa keuangan konvensional baru mampu menopang sekitar Rp1.000 triliun. Artinya, terdapat celah pembiayaan sekitar Rp1.650 triliun hingga akhir 2025. Riset EY MSME Market Study and Policy Advocacy bahkan memprediksi, pada tahun 2026, kebutuhan pembiayaan UMKM bisa menembus Rp4.300 triliun, dengan estimasi kesenjangan kredit mencapai Rp2.400 triliun.
Tinggalkan komentar