Haluannews Ekonomi – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan kekhawatiran atas rendahnya aset dana pensiun di Indonesia, yang hanya mencapai 6,8% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kondisi ini menjadi sorotan serius mengingat pentingnya jaminan hari tua bagi masyarakat.
Related Post
Salah satu penyebab utama masalah ini adalah tingginya angka penarikan Jaminan Hari Tua (JHT) oleh peserta pada usia produktif. Direktur Pengembangan Dana Pensiun, Asuransi, dan Aktuaria Kemenkeu, Ihda Muktiyanto, menjelaskan bahwa banyak peserta yang menarik dana JHT saat masih muda karena berbagai alasan, termasuk pengunduran diri dari pekerjaan.
Data menunjukkan bahwa klaim JHT terus meningkat setiap tahunnya. Ironisnya, sebagian besar klaim diajukan oleh peserta yang masih berada dalam usia produktif. Dana yang seharusnya menjadi bekal di masa pensiun justru digunakan untuk kebutuhan mendesak atau bahkan konsumtif.
Padahal, idealnya, manfaat JHT dapat mencapai 12,6% replacement ratio (RR) jika peserta telah bekerja selama 32 tahun tanpa pernah menarik dana. Penarikan dini JHT menggerus potensi manfaat pensiun dan berpotensi membuat pekerja kesulitan finansial di masa tua.
Fenomena ini mengindikasikan bahwa tanpa kebijakan yang tepat, aset pensiun peserta akan habis sebelum waktunya. Akibatnya, pekerja berisiko tidak memiliki jaminan yang layak saat memasuki usia pensiun.
Dalam siklus hidup, masa produktif seharusnya menjadi waktu untuk mengakumulasi tabungan dan investasi. Namun, ketika memasuki masa pensiun, pendapatan menurun dan seseorang bergantung pada tabungannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Sistem pensiun memegang peranan krusial dalam mendukung pembangunan nasional dan memberikan jaminan sosial. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah untuk menampung dana hari tua, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam pembangunan nasional yang menjembatani kebutuhan individu dan keluarga, serta memperkuat fondasi perekonomian bangsa.
Editor: Rohman
Tinggalkan komentar