haluannews.id – Wacana implementasi mata uang digital bank sentral atau Central Bank Digital Currency (CBDC) di Indonesia, yang dikenal sebagai Rupiah Digital, nampaknya belum menjadi prioritas utama. M. Anwar Bashori, calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), menegaskan bahwa realisasi proyek ini belum mendesak untuk diterapkan di tanah air. Pernyataan tersebut disampaikan Anwar dalam sesi uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat pada Kamis (27/8/2026).
Related Post
Anwar, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang BI, menjelaskan bahwa beragamnya kondisi masyarakat Indonesia menjadi faktor utama belum mendesaknya Rupiah Digital. "Keragaman kita yang luar biasa, mulai dari tingkat edukasi hingga kondisi geografis kepulauan, membuat kita belum siap. Bahkan masalah kurs mata uang di berbagai daerah saja belum sepenuhnya teratasi," ujarnya.
Ia juga menyoroti bagaimana pemahaman masyarakat antar pulau terkait pengelolaan uang tunai masih belum merata. Akibatnya, setiap tahun Bank Indonesia harus mengganti sekitar 90% uang lusuh di wilayah tertentu, lantaran tidak semua daerah memiliki uang layak edar yang memadai.
Disparitas infrastruktur digitalisasi sistem pembayaran antar wilayah di Indonesia turut menjadi pertimbangan. Anwar menegaskan, Indonesia bukan hanya Jawa atau kota-kota besar. "Indonesia itu luas, dan perbedaan dalam akses serta pemanfaatan non-tunai masih sangat terasa," katanya. Oleh karena itu, Rupiah Digital saat ini masih dalam tahap kajian mendalam, namun urgensinya perlu dipertimbangkan kembali secara matang.
Proyek Garuda, inisiatif Bank Indonesia untuk mengeksplorasi Rupiah Digital, belum menunjukkan kemajuan signifikan sejak tahun 2025. Pada tahun lalu, BI baru berhasil merampungkan tahap awal peninjauan konsep atau proof of concept (PoC) untuk immediate state – wholesale cash ledger.
Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa babak baru ini merupakan kelanjutan dari tiga tahapan sebelumnya yang telah dimulai sejak 2022, meliputi white paper, consultative paper, dan laporan konsultasi publik. "PoC ini adalah upaya bank sentral untuk menguji kesiapan teknologi yang mendukung pengembangan model bisnis Rupiah Digital," terang Ramdan dalam rilis BI, Jumat (13/12/2024).
Pengujian komprehensif pada tahun 2025 mencakup aspek teknis krusial, keamanan transaksi, serta interoperabilitas dengan sistem pembayaran dan infrastruktur keuangan yang sudah ada. Ramdan menambahkan, setiap tahapan pengujian teknologi menjadi elemen vital dalam memperkaya ide, mengeksplorasi inovasi, serta memvalidasi konsep yang telah dirumuskan. Proses ini memanfaatkan platform teknologi potensial berbasis distributed ledger technology (DLT), yang telah melalui serangkaian evaluasi teknis menyeluruh demi keselarasan dengan proyeksi kebutuhan model bisnis Rupiah Digital di masa depan.
Tinggalkan komentar