haluannews.id – Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini meluncurkan sebuah inisiatif ambisius yang berpotensi mengubah lanskap perdagangan komoditas global: pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS). Di bawah pengawasan ketat Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bursa ini ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027, menandai era baru bagi Indonesia dalam mengendalikan kekayaan alamnya.
Related Post
Gagasan besar ini lahir dari kegelisahan mendalam Presiden Prabowo yang merasa tidak adil, di mana Indonesia sebagai produsen utama berbagai komoditas vital seperti nikel, timah, batu bara, emas, hingga kelapa sawit, justru harus menerima harga yang ditentukan di bursa luar negeri. "Tidak masuk akal jika kita yang punya barang, orang lain yang menentukan harganya," tegas Prabowo saat pidato di Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026), menyerukan dukungan penuh dari para wakil rakyat untuk mengakhiri dominasi asing dalam penetapan harga.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menjelaskan bahwa detail operasional BMKS akan diatur secara komprehensif melalui Peraturan Presiden (Perpres). Perpres ini nantinya akan merinci jenis-jenis komoditas yang diperdagangkan serta aspek penting lainnya. Sementara itu, OJK sendiri tengah mempersiapkan dua Peraturan OJK (POJK) yang krusial: satu untuk mengatur tahapan transisi menuju BMKS, dan yang lainnya untuk regulasi operasional bursa secara keseluruhan. "Kami juga menyiapkan struktur organisasi, sumber daya manusia, dan anggaran yang dibutuhkan," imbuh Friderica, menegaskan keseriusan OJK dalam menyukseskan proyek strategis ini.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, yang juga CEO Danantara, menambahkan bahwa BMKS diharapkan menjadi platform utama transaksi jual beli mineral strategis. Meskipun bersifat pasar spot, bursa ini bertujuan utama untuk menciptakan transparansi harga yang lebih baik. "Dengan adanya bursa ini, akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola akan jauh meningkat," kata Rosan, menekankan bahwa pembentukan harga akan menjadi lebih terbuka dan objektif bagi semua pihak, serta melengkapi inisiatif strategis lainnya.
Presiden Prabowo menegaskan kembali komitmennya untuk tidak lagi membiarkan kekayaan bumi Indonesia ditentukan harganya oleh pihak asing. Ia bahkan menyatakan, jika harga yang ditawarkan tidak sesuai, lebih baik komoditas tersebut disimpan di tanah untuk generasi mendatang. "Yang penting, bursanya ada di bumi RI," pungkas Prabowo, yang disambut antusiasme tinggi dari anggota DPR. Pemerintah menargetkan ketentuan penyelenggaraan BMKS segera dibahas dan diterbitkan oleh DPR RI dalam waktu sesingkat-singkatnya, demi mewujudkan kemandirian ekonomi Indonesia.
Tinggalkan komentar