haluannews.id – Sebuah langkah monumental dalam industri perbankan nasional baru saja disetujui. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi merestui peleburan lima Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dari empat provinsi berbeda di Pulau Sumatra menjadi satu entitas tunggal yang berpusat di Sumatra Utara. Keputusan strategis ini diharapkan mampu mengukuhkan permodalan dan memperluas jangkauan layanan, khususnya bagi sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
Lima BPR yang kini menyatu adalah PT BPR Mindosari (Bengkulu), PT BPR Rap Ganda (Jambi), PT BPR Tiurganda (Sumatera Selatan), serta PT BPR Lipatganda dan PT BPR Tahuan Ganda (keduanya dari Lampung). Kelimanya kini resmi bergabung ke dalam PT BPR Mangatur Ganda yang berlokasi di Provinsi Sumatra Utara. Aksi korporasi ini merupakan bagian dari upaya konsolidasi berkelanjutan yang diinisiasi OJK untuk menciptakan industri perbankan yang lebih tangguh dan berdaya saing.
Persetujuan krusial ini tertuang dalam Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-45/D.03/2026 yang diterbitkan pada 19 Juni 2026. Kepala OJK Provinsi Sumatra Utara, Triyoga Laksito, menyerahkan langsung surat keputusan penting tersebut kepada jajaran pengurus dan calon pengurus PT BPR Mangatur Ganda (hasil penggabungan) di kantor OJK Sumatra Utara pada Senin (29/6) lalu.
Triyoga Laksito dalam arahannya menegaskan bahwa proses penyatuan ini akan mulai berlaku efektif setelah Menteri Hukum Republik Indonesia menyetujui Perubahan Anggaran Dasar BPR hasil penggabungan. Ia menyoroti bahwa ini adalah terobosan signifikan karena menjadi salah satu penggabungan BPR dengan perluasan wilayah kerja yang mencakup lima provinsi di Pulau Sumatra. "Penggabungan ini membuka pangsa pasar dan wilayah kerja yang lebih luas. Oleh karena itu, penerapan tata kelola yang kuat, manajemen risiko yang cermat, dan kepatuhan yang ketat, serta strategi bisnis yang dinamis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di setiap wilayah, menjadi kunci agar BPR ini tetap adaptif, kompetitif, dan mampu bersaing dengan lembaga jasa keuangan lainnya," jelas Triyoga.
Langkah peleburan ini sejalan dengan salah satu pilar utama dalam Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri BPR-BPR Syariah 2024-2027, yaitu penguatan struktur dan daya saing melalui akselerasi konsolidasi. Ini juga menjadi bukti komitmen BPR untuk memenuhi ketentuan POJK 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, demi mewujudkan BPR yang sehat dan kokoh.
Dengan rampungnya penggabungan ini, proyeksi total aset BPR Mangatur Ganda akan melampaui angka Rp400 miliar. Selain itu, modal inti diperkirakan akan berada di atas Rp135 miliar dengan rasio permodalan (KPMM) di atas 50%. Angka-angka impresif ini akan menjadi keunggulan utama bagi BPR dalam berinovasi produk, mengoptimalkan teknologi informasi, serta memperkuat sumber daya manusia secara lebih efektif dan efisien. Pada akhirnya, semua ini akan mendukung pemenuhan kebutuhan layanan jasa keuangan masyarakat, khususnya para pelaku UMKM.
OJK mengimbau seluruh nasabah dan masyarakat agar tetap tenang dan terus mempercayakan layanan perbankan kepada industri BPR. OJK berkomitmen penuh untuk terus memperkuat kelembagaan BPR dan BPR Syariah melalui kebijakan konsolidasi yang sehat dan terarah. Ke depan, transformasi industri akan terus didorong guna menciptakan BPR dan BPR Syariah yang lebih efisien, kompetitif, dan berdaya tahan, serta mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian daerah maupun nasional.
Tinggalkan komentar