haluannews.id – Penyelidikan mendalam oleh Bareskrim Polri dalam kasus dugaan penipuan investasi PT Dana Syariah Indonesia (DSI) telah mengungkap fakta mengejutkan. Total aset yang berhasil dilacak dan disita dari perusahaan tersebut hanya mencapai sekitar Rp320 miliar, angka yang sangat kontras jika dibandingkan dengan kerugian fantastis para korban yang dilaporkan mencapai Rp2,4 triliun. Kesenjangan nilai ini memicu kekhawatiran serius mengenai potensi pemulihan dana bagi ribuan investor yang terdampak.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak, menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi intensif dengan berbagai lembaga terkait, termasuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Jaksa Penuntut Umum (JPU). Kolaborasi ini bertujuan untuk memaksimalkan upaya penelusuran aset demi mengoptimalkan pemulihan kerugian korban.
"Hingga saat ini, hasil penelusuran aset telah mencapai nilai sekitar Rp320 miliar. Aset-aset tersebut meliputi properti bergerak dan tidak bergerak, aset keuangan, rekening bank, deposito, piutang, serta berbagai aset lain yang kuat dugaan terkait dengan hasil tindak pidana," jelas Ade dalam keterangan resminya beberapa waktu lalu. Ia menambahkan, proses penelusuran aset akan terus digencarkan untuk memastikan hak-hak korban dapat terpenuhi semaksimal mungkin.
Selain itu, penyidik juga telah menjalin kerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) guna memfasilitasi proses permohonan restitusi bagi para korban PT DSI. Langkah ini diambil untuk memastikan hak-hak korban terakomodasi melalui mekanisme restitusi, sesuai dengan amanat Pasal 179 KUHAP.
Sebelumnya, berkas perkara pertama (I) yang melibatkan tiga tersangka, termasuk pemilik PT DSI, telah dinyatakan lengkap (P21). Penyidik juga telah melakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Depok baru-baru ini.
Barang bukti yang telah dilimpahkan dalam berkas pertama dengan tiga tersangka tersebut mencakup:
- Sebelas objek aset tidak bergerak, meliputi kantor, ruko, rumah tinggal, apartemen, tanah, bangunan, serta kavling tanah kosong. Properti ini tersebar di empat provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Sumatera Utara, dengan total nilai mencapai sekitar Rp143 miliar.
- Enam ratus empat puluh dua sertifikat hak atas tanah berupa SHM dan SHGB milik para peminjam (borrower) PT DSI, dengan nilai hak tanggungan mencapai sekitar Rp153 miliar.
- Tiga belas deposito atas nama PT Dana Syariah Indonesia (DSI) dan PT Multiguna Cipta Mandala (MCM), dengan total nilai sekitar Rp18 miliar.
- Uang tunai dan saldo rekening senilai total sekitar Rp7 miliar, termasuk dana dalam mata uang asing sebesar USD 1.092.
- Empat unit kendaraan bermotor, dengan estimasi nilai total mencapai sekitar Rp500 juta.
Secara keseluruhan, nilai total aset yang berhasil disita dalam kasus fintech peer-to-peer lending ini mencapai sekitar Rp320 miliar. Sementara itu, aset lain senilai sekitar Rp130 miliar masih dalam tahap verifikasi, pendalaman, dan penelusuran lebih lanjut, yang rencananya akan disita dalam berkas perkara dengan tersangka lainnya.
Tim penyidik menginformasikan bahwa penanganan perkara pinjaman daring (Pindar) PT DSI akan dibagi menjadi empat berkas perkara terpisah. Berkas perkara I dengan tiga tersangka (TA, MY, dan ARL) telah dinyatakan lengkap (P21). Berkas perkara II melibatkan satu tersangka (AS), dan saat ini penyidik tengah melakukan pengecekan serta penyitaan aset terkait tersangka ini, dengan target pengiriman berkas ke JPU pada minggu ketiga Juni mendatang. Berkas perkara III melibatkan tersangka FH, dan berkas perkara IV akan fokus pada subjek hukum Korporasi (PT DSI) itu sendiri.
Terkait berkas perkara korporasi, penyidik terus mengoptimalkan penelusuran aset di berbagai lokasi guna memaksimalkan pemulihan aset (asset recovery) yang dapat dikembalikan kepada para korban.
Tinggalkan komentar