Haluannews Ekonomi – Optimisme terhadap laju ekonomi Tiongkok kini meredup. Pemerintah Beijing secara resmi mematok target pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun ini pada rentang 4,5% hingga 5%, sebuah angka yang menjadi titik terendah sejak tahun 1991. Proyeksi ini juga menandai koreksi turun pertama sejak 2023, mengindikasikan adanya tantangan struktural yang mendalam.
Target ambisius namun realistis tersebut diumumkan dalam rangkaian sidang tahunan "Two Sessions", sebuah forum politik krusial yang melibatkan National People’s Congress (NPC) dan Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC) beberapa waktu lalu. Perdana Menteri Li Qiang secara langsung menyampaikan laporan kerja pemerintah yang memuat target tersebut dalam sidang pembukaan Kongres Rakyat Nasional di Great Hall of the People, Beijing, pada Maret 2026.
Penurunan proyeksi pertumbuhan ini menggarisbawahi bahwa perekonomian Tiongkok memang sedang menghadapi tekanan yang tidak ringan. Sejumlah indikator makroekonomi terbaru menunjukkan perlambatan terjadi di berbagai sektor, mulai dari kelesuan properti yang belum pulih, konsumsi rumah tangga yang masih lemah, tekanan deflasi yang persisten, menyusutnya populasi usia kerja, hingga pasar tenaga kerja yang semakin menantang. Meskipun ekspor masih menjadi penopang, kontribusinya belum sepenuhnya mampu menutupi lemahnya permintaan domestik.
Lalu, bagaimana gambaran terkini perekonomian Tiongkok? Berikut lima indikator utama yang menjelaskan mengapa laju ekonomi negara Tirai Bambu ini diproyeksikan melambat:
1. Sektor Properti Belum Keluar dari Tekanan Berat
Sektor properti, yang selama puluhan tahun menjadi lokomotif utama perekonomian Tiongkok dan penyimpan kekayaan rumah tangga, kini terperosok dalam krisis multidimensi. Pembatasan utang bagi pengembang sejak 2020, diikuti oleh guncangan pandemi yang menekan penjualan dan merusak kepercayaan konsumen, telah mengungkap kerapuhan model pertumbuhan yang terlalu bergantung pada leverage. Penurunan harga rumah nasional diperkirakan mencapai 30% dari puncaknya pada 2021, mengikis kepercayaan konsumen dan memicu keengganan untuk berinvestasi dalam aset jangka panjang.
Calon pembeli memilih menunggu karena khawatir harga masih bisa turun lebih dalam, sementara pemilik rumah yang sudah ada sering kali tidak bisa menjual tanpa menanggung kerugian. Di sisi lain, pengembang yang sarat utang dibebani apartemen yang belum terjual, proyek yang mandek, serta kewajiban yang terus menumpuk, sehingga banyak yang akhirnya gagal bayar. Meskipun Beijing telah meluncurkan serangkaian stimulus, termasuk pemangkasan suku bunga KPR dan pelonggaran pembatasan pembelian di kota-kota besar, upaya ini baru memberikan efek stabilisasi temporer dan belum mampu membalikkan tren penurunan. Kontribusi sektor properti terhadap PDB telah menyusut drastis dari seperempat menjadi kurang dari seperlima, dan transisi ke industri berteknologi tinggi belum mampu mengisi celah penciptaan lapangan kerja yang ditinggalkan.
2. Belanja Konsumen Masih Tertahan, Deflasi Mengancam
Dampak kelesuan properti merembet ke daya beli masyarakat yang lebih luas. Penurunan nilai aset properti membuat rumah tangga merasa lebih miskin, mendorong mereka untuk menahan belanja dan lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang. Fenomena ini memicu tekanan deflasi yang persisten sejak 2023, di mana perusahaan berlomba memangkas harga untuk menarik konsumen yang kian hemat. Siklus deflasi ini menciptakan tantangan berat: ekspektasi harga yang terus turun membuat konsumen menunda pembelian, menekan margin keuntungan korporasi, menghambat investasi, dan mempersulit kenaikan upah.
Pemerintah Tiongkok bahkan mengidentifikasi "involution" atau persaingan berlebihan sebagai akar masalah, menjadikan upaya menekan perang harga yang merusak sebagai prioritas utama di berbagai sektor, mulai dari kendaraan listrik hingga layanan pesan-antar makanan. Otoritas berupaya keras memulihkan kekuatan harga agar perusahaan dapat membangun kembali margin keuntungan dan menaikkan upah, dengan harapan konsumsi ikut pulih. Namun, membalikkan tren deflasi yang sudah mengakar bukanlah tugas yang mudah.
3. Perubahan Demografi: Populasi Menyusut, Tantangan Jangka Panjang Membesar
Perubahan demografi menjadi ancaman struktural jangka panjang bagi potensi pertumbuhan Tiongkok. Populasi Tiongkok yang mencapai sekitar 1,4 miliar jiwa kini mengalami penyusutan dengan laju yang belum pernah terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Angka kelahiran anjlok menjadi 7,93 juta pada 2025, rekor terendah setidaknya sejak 1949, dan terus menurun setiap tahun sejak 2016.
Bersamaan dengan itu, kelompok usia kerja (16-59 tahun) juga terus berkurang, dari lebih dari 70% satu dekade lalu menjadi sekitar 61% pada 2025. Dengan populasi yang menua cepat, rasio penduduk usia kerja terhadap penduduk berusia di atas 65 tahun, yang saat ini sekitar empat banding satu, diperkirakan akan turun setengah dalam dua dekade ke depan. Tenaga kerja yang semakin sedikit dan populasi yang menua cepat ini akan membebani permintaan konsumen, kapasitas manufaktur, hingga potensi inovasi teknologi. Beijing bertaruh pada otomatisasi dan investasi masif di sektor sains dan teknologi, seperti bioteknologi, kecerdasan buatan, semikonduktor, dan robotika, sebagai penawar untuk mengkompensasi menyusutnya angkatan kerja.
4. Pasar Kerja Semakin Sulit, Terutama bagi Anak Muda
Pasar tenaga kerja Tiongkok menghadapi tantangan ganda. Meskipun tingkat pengangguran secara umum relatif stabil, pengangguran di kalangan anak muda melonjak tajam seiring jutaan lulusan baru membanjiri pasar kerja yang sedang melemah. Terdapat ketidaksesuaian struktural, di mana lulusan umumnya mencari pekerjaan kerah putih, sementara sektor pabrik justru kesulitan mencari pekerja.
Ketidakpastian pendapatan dan pertumbuhan upah yang lesu semakin memperparah kelesuan konsumsi, mendorong rumah tangga untuk menabung daripada berbelanja, sehingga perlambatan ekonomi makin berlanjut. Adopsi otomatisasi dan kecerdasan buatan yang masif di berbagai sektor juga mengubah lanskap pekerjaan, meningkatkan ketergantungan pada sistem kerja kontrak atau fleksibel yang umumnya menawarkan manfaat lebih sedikit dan tingkat kepastian kerja yang lebih rendah, menambah tekanan pada daya beli dan kepercayaan masyarakat.
5. Ekspor Masih Menolong, Tapi Tidak Bisa Jadi Andalan Selamanya
Di tengah gejolak domestik, ekspor menjadi penyelamat sementara bagi perekonomian Tiongkok. Ekspor neto menyumbang sekitar sepertiga dari pertumbuhan PDB pada 2025, proporsi tertinggi sejak 1997. Meskipun tensi dagang dengan Amerika Serikat memuncak, dengan tarif yang mencapai 145% pada awal 2025 yang menekan pendapatan eksportir di pasar AS, pengiriman ke Eropa dan pasar negara berkembang di Asia Tenggara berhasil menyerap sebagian tekanan tersebut.
Tiongkok juga berhasil menggeser fokus ke produk bernilai tambah tinggi seperti kendaraan listrik, panel surya, dan peralatan manufaktur, yang mendorong surplus perdagangan mencapai rekor US$1,2 triliun pada 2025. Namun, ketergantungan pada ekspor ini menyimpan risiko besar. Dengan semakin banyaknya negara, bukan hanya AS, yang mulai menerapkan langkah proteksionisme melalui tarif, kuota, dan berbagai langkah perlindungan lainnya, keberlanjutan permintaan global untuk menopang ekonomi Tiongkok menjadi pertanyaan besar.
Secara keseluruhan, Tiongkok menghadapi periode krusial. Untuk mencapai target menjadi ekonomi berpendapatan menengah pada 2035, pertumbuhan rata-rata 4,17% per tahun sangat dibutuhkan. Namun, dengan lima sinyal bahaya yang terpampang jelas—mulai dari krisis properti, deflasi, perubahan demografi, pasar kerja yang sulit, hingga ketergantungan ekspor yang rentan—jalan menuju stabilitas dan pertumbuhan berkelanjutan tampaknya akan penuh liku. Implikasi dari perlambatan ekonomi raksasa Asia ini tidak hanya dirasakan di dalam negeri, tetapi juga berpotensi menciptakan riak gejolak ekonomi global yang patut diwaspadai.
Editor: Rohman
Tinggalkan komentar