haluannews.id – Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, menegaskan komitmen penuh bank sentral dalam memperkokoh fondasi sistem pembayaran nasional. Langkah strategis ini diambil guna memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati transaksi keuangan yang tidak hanya mudah dan inklusif, tetapi juga didukung oleh infrastruktur teknologi yang mumpuni.
Dalam upaya membangun ekosistem pembayaran yang tangguh, BI terus mendorong inovasi berkelanjutan. Salah satu pilar utamanya adalah pengembangan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang telah menjadi primadona di masyarakat. Selain QRIS, BI juga tengah memperkuat instrumen pembayaran lainnya, seperti Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk segmen ritel, guna menciptakan diversifikasi metode pembayaran yang lebih modern.
Destry menjelaskan bahwa penguatan sistem pembayaran ini diproyeksikan menjadi game changer atau pengubah permainan bagi stabilitas ekonomi nasional. Dengan sistem yang lebih terintegrasi, BI optimistis dapat menciptakan mekanisme transaksi yang jauh lebih murah, aman, dan dapat diandalkan oleh seluruh pelaku ekonomi.
Data menunjukkan bahwa penetrasi QRIS di Indonesia telah mencapai angka yang sangat signifikan. Saat ini, tercatat ada sekitar 67 juta pengguna QRIS yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Lebih mengesankan lagi, terdapat 46,7 juta merchant yang telah mengadopsi teknologi ini, di mana 95 persen di antaranya merupakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Fenomena ini menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi pembayaran telah menjadi motor penggerak inklusi keuangan di Indonesia.
Tak berhenti di pasar domestik, BI juga memiliki ambisi besar untuk membawa teknologi pembayaran Indonesia ke kancah internasional. Program QRIS Antarnegara akan terus diperluas guna memudahkan transaksi lintas batas. Setelah sukses di beberapa negara tetangga, BI berencana memperluas cakupan layanan QRIS Antarnegara ini ke India dan Timor Leste. Langkah ini diharapkan dapat memperlancar arus perdagangan dan pariwisata antarnegara melalui kemudahan pembayaran digital.
Di tengah upaya kolaborasi yang masif dengan berbagai pihak, Destry Damayanti juga memberikan klarifikasi penting terkait posisi Bank Indonesia. Ia memastikan bahwa meskipun BI aktif menjalin sinergi dengan berbagai lembaga pemerintah maupun swasta, hal tersebut sama sekali tidak akan mengikis independensi bank sentral.
Menurutnya, sinergi yang dibangun merupakan bentuk gerak bersama untuk mencapai tujuan ekonomi nasional yang lebih besar. Kerja sama ini dirancang sedemikian rupa agar tetap berada dalam koridor yang tepat, tanpa mengganggu kewenangan mandiri yang dimiliki BI dalam menjalankan kebijakan moneter dan makroprudensial. Dengan demikian, kolaborasi tersebut akan menjadi kekuatan tambahan, bukan penghambat dalam pengambilan keputusan strategis demi stabilitas ekonomi Indonesia.
Tinggalkan komentar