Solusi Cepat Sengketa Keuangan Kini Hadir

Solusi Cepat Sengketa Keuangan Kini Hadir

haluannews.id – Kabar baik bagi masyarakat yang tengah menghadapi kendala atau perselisihan dengan penyedia layanan keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bank Indonesia (BI) secara resmi memperkuat benteng perlindungan konsumen dengan memperluas jangkauan layanan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Langkah strategis ini kini mencakup sektor sistem pembayaran, yang selama ini menjadi bagian vital dalam aktivitas ekonomi digital masyarakat.

COLLABMEDIANET

Perluasan wewenang ini dikukuhkan melalui penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan Bersama antara OJK dan BI. Kerja sama ini bertujuan untuk menciptakan koordinasi yang lebih solid dalam menangani berbagai sengketa yang melibatkan konsumen, baik di sektor jasa keuangan konvensional maupun dalam ekosistem sistem pembayaran yang berada di bawah pengawasan Bank Indonesia.

Solusi Cepat Sengketa Keuangan Kini Hadir
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, menegaskan bahwa langkah proaktif ini diambil untuk mempercepat proses penyelesaian masalah. Dengan adanya perluasan ini, diharapkan kerugian yang dialami masyarakat dapat diminimalisir melalui jalur yang lebih efisien.

Dicky menekankan bahwa industri keuangan tidak boleh hanya fokus pada inovasi produk, tetapi juga harus seimbang dalam hal perlindungan konsumen. Menurutnya, setiap keluhan yang masuk dari masyarakat seharusnya tidak hanya dianggap sebagai beban, melainkan sebagai bahan evaluasi penting bagi pelaku usaha.

"Kecepatan inovasi di industri jasa keuangan harus diimbangi dengan kecepatan dalam melakukan pelindungan konsumen. Kita tidak boleh selalu menunggu masalah menjadi besar, baru kemudian memperbaiki sistem. Setiap pengaduan harus menjadi pembelajaran untuk memperbaiki produk, proses, perilaku, dan pengawasan," ujar Dicky dalam keterangan resminya.

Senada dengan hal tersebut, Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menjelaskan bahwa petunjuk pelaksanaan bersama ini akan memperkuat sinergi kedua otoritas dalam menyelesaikan sengketa sesuai dengan porsi kewenangan masing-masing. Sinergi ini diharapkan mampu membangun ekosistem perlindungan konsumen yang terintegrasi, mulai dari pencegahan risiko hingga penanganan pengaduan yang adil.

Perluasan peran LAPS SJK ini juga merupakan implementasi dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Melalui regulasi tersebut, konsumen diberikan kebebasan untuk memilih jalur penyelesaian sengketa, baik melalui lembaga yang disetujui otoritas maupun melalui jalur pengadilan jika kesepakatan tidak tercapai.

Dalam praktiknya, pelaku usaha jasa keuangan tetap menjadi garda terdepan atau first line of defense. Artinya, setiap konsumen yang memiliki keluhan wajib terlebih dahulu menempuh mekanisme penyelesaian internal (Internal Dispute Resolution) pada perusahaan terkait. Jika melalui jalur internal tidak ditemukan titik temu, barulah konsumen dapat membawa kasus tersebut ke LAPS SJK melalui mekanisme External Dispute Resolution (EDR).

LAPS SJK sendiri merupakan lembaga yang mengedepankan prinsip independensi, keadilan, dan efisiensi dalam menyelesaikan sengketa perdata di luar pengadilan. Perlu dicatat bahwa sengketa yang dapat ditangani oleh LAPS SJK adalah kasus yang belum mendapatkan putusan dari pengadilan atau lembaga arbitrase lainnya, guna menghindari tumpang tindih hukum. Dengan adanya penguatan ini, diharapkan tercipta kepastian hukum yang lebih baik bagi konsumen maupun stabilitas bagi industri keuangan di Indonesia.

Jika keberatan atau harus diedit baik Artikel maupun foto Silahkan Laporkan! Terima Kasih

Tags:

Ikutikami :

Tinggalkan komentar