OJK Siapkan Gebrakan Baru Industri Keuangan

OJK Siapkan Gebrakan Baru Industri Keuangan

haluannews.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengumumkan langkah besar untuk merombak wajah industri keuangan di Indonesia. Melalui sebuah agenda reformasi struktural ambisius bertajuk "Raising the Bars" untuk periode 2025–2028, regulator berupaya menciptakan ekosistem sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) yang jauh lebih kokoh, transparan, dan tepercaya di mata masyarakat.

COLLABMEDIANET

Langkah strategis ini dipaparkan langsung oleh Kepala Eksekutif Pengawas PPDP OJK, Ogi Prastomiyono, dalam sebuah diskusi bersama awak media di Bali pada Selasa (17/11/2026). Dalam penjelasannya, Ogi menekankan bahwa reformasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan upaya fundamental untuk membangun ketahanan industri dalam menghadapi dinamika ekonomi global.

OJK Siapkan Gebrakan Baru Industri Keuangan
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

OJK telah merumuskan lima pilar utama dalam agenda reformasi ini. Pilar pertama berfokus pada penguatan struktur permodalan dan ketahanan finansial perusahaan. Hal ini mencakup peningkatan ekuitas minimum secara bertahap, penerapan sistem New Risk-Based Capital (New RBC), serta mendorong konsolidasi industri agar lebih efisien. Salah satu poin krusial adalah kewajiban pemisahan atau spin-off Unit Usaha Syariah (UUS) bagi perusahaan asuransi yang harus rampung paling lambat pada akhir Desember 2026.

Pilar kedua diarahkan pada perbaikan tata kelola perusahaan (good corporate governance) dan manajemen risiko. OJK ingin memastikan setiap pelaku industri menjalankan operasionalnya dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi melalui pengawasan berbasis risiko yang lebih ketat.

Selanjutnya, pilar ketiga dan keempat menitikberatkan pada aspek perlindungan konsumen dan pemulihan kepercayaan publik. OJK berkomitmen untuk memperkuat transparansi informasi produk agar masyarakat tidak terjebak dalam ketidakpastian. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) akan diperkuat. Integritas pasar dan perilaku pelaku usaha (market conduct) juga menjadi sorotan utama guna memastikan layanan yang diberikan berkualitas dan responsif terhadap pengaduan nasabah.

Sebagai pilar kelima, OJK berupaya menyelaraskan industri domestik dengan standar internasional. Hal ini dilakukan melalui penerapan standar akuntansi IFRS 17 atau PSAK 117, serta memperkuat kerja sama dengan organisasi global seperti Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan International Association of Insurance Supervisors (IAIS).

Implementasi kebijakan ini akan dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2025, fokus utama adalah persiapan implementasi PSAK 117 dan sistem New RBC. Memasuki tahun 2026, perusahaan asuransi ditargetkan memenuhi ekuitas minimum tahap pertama sebesar Rp250 miliar, sementara perusahaan reasuransi sebesar Rp500 miliar.

Target besar akan terus meningkat pada tahun 2027 dan 2028. Pada tahun 2028, Program Penjaminan Polis (PPP) diharapkan sudah beroperasi secara penuh. Selain itu, pada fase akhir reformasi, perusahaan asuransi ditargetkan memiliki ekuitas antara Rp500 miliar hingga Rp1 triliun, sedangkan perusahaan reasuransi dipatok pada angka Rp1 triliun hingga Rp2 triliun. Melalui rangkaian transformasi ini, OJK optimis industri PPDP Indonesia akan tumbuh menjadi sektor yang kompetitif dan mampu memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat.

Jika keberatan atau harus diedit baik Artikel maupun foto Silahkan Laporkan! Terima Kasih

Tags:

Ikutikami :

Tinggalkan komentar