haluannews.id – Dunia perbankan syariah kembali diguncang oleh kasus dugaan tindak pidana yang melibatkan petinggi lembaga keuangan di Jawa Tengah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi telah menuntaskan penyidikan terkait kasus penyimpangan pembiayaan di PT BPRS Khasanah Ummat, Banyumas. Kasus ini mencuat setelah ditemukan adanya praktik manipulasi kredit yang merugikan pihak bank dalam jumlah yang cukup signifikan.

Related Post
Dalam proses pelimpahan tahap kedua (Tahap II) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Banyumas pada Kamis (12/11), penyidik OJK menyerahkan dua orang tersangka utama. Mereka adalah TR, yang menjabat sebagai Direktur Utama PT BPRS Khasanah Ummat, serta AHK, seorang pihak terafiliasi yang berperan sebagai konsultan bisnis di bank tersebut. Keduanya diduga kuat bekerja sama dalam merancang skema pembiayaan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Modus operandi yang dilakukan oleh kedua tersangka ini tergolong sistematis. Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan penyimpangan penyaluran pembiayaan ini terjadi dalam rentang waktu yang cukup lama, yakni sejak Mei 2018 hingga September 2021. Dalam kurun waktu tersebut, terdapat sedikitnya 21 fasilitas pembiayaan yang disalurkan kepada 20 nasabah yang diduga merupakan bagian dari skema fiktif atau tidak sesuai ketentuan. Akibat dari praktik nakal ini, potensi kerugian yang diderita oleh bank syariah tersebut diperkirakan mencapai angka Rp1,72 miliar.
OJK menjelaskan bahwa penanganan kasus ini merupakan hasil dari rangkaian pengawasan ketat yang dilakukan secara berkelanjutan. Prosesnya dimulai dari pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga akhirnya masuk ke tahap penyidikan mendalam. Langkah hukum ini diambil untuk memastikan bahwa setiap penyimpangan dalam sektor perbankan syariah dapat ditindak secara tegas.
Terkait jeratan hukumnya, tersangka TR diduga melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Sementara itu, tersangka AHK dijerat dengan Pasal 64 dari undang-undang yang sama, dengan memperhatikan penyesuaian pidana yang berlaku.
Melalui keterangan resminya, OJK menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa setiap tindak pidana di sektor jasa keuangan dapat ditangani secara profesional, transparan, dan konsisten.
Langkah tegas ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan perbankan lainnya. Selain itu, OJK berupaya keras untuk menjaga integritas industri jasa keuangan nasional serta meningkatkan perlindungan bagi konsumen. Dengan penegakan hukum yang kuat, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas dan keamanan sektor perbankan syariah di Indonesia tetap terjaga dengan baik.








Tinggalkan komentar