haluannews.id – Kabar mengejutkan datang dari sektor konstruksi nasional. PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), salah satu raksasa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang jasa konstruksi, baru-baru ini dikabarkan menghadapi gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Langkah hukum ini menjadi sorotan tajam para investor dan pelaku pasar modal di tengah dinamika industri infrastruktur yang sedang bergerak cepat.

Related Post
Berdasarkan informasi resmi yang dihimpun melalui keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), gugatan tersebut telah terdaftar secara resmi di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perkara ini tercatat dengan Nomor Register 349/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Jkt.Pst. Dalam dokumen tersebut, diketahui bahwa pihak yang melayangkan gugatan PKPU adalah dua perusahaan, yakni PT Atap Perkasa dan PT Satek Aire Indonesia.

Merujuk pada data yang tertera dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) milik PN Jakarta Pusat, gugatan ini mulai terdaftar pada tanggal 17 November 2026. Munculnya gugatan ini tentu memicu pertanyaan di kalangan pemegang saham mengenai kondisi kesehatan finansial emiten konstruksi tersebut.
Menanggapi situasi yang berkembang, pihak manajemen Adhi Karya segera memberikan klarifikasi resmi guna meredam spekulasi liar di pasar. Dalam pernyataan tertulisnya pada Jumat (20/11/2026), manajemen mengungkapkan bahwa hingga surat keterbukaan informasi tersebut diterbitkan, perusahaan belum menerima pemberitahuan resmi atau relaas dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait gugatan tersebut.
Manajemen menegaskan bahwa langkah pertama yang akan diambil setelah menerima relaas resmi adalah melakukan verifikasi secara mendalam. Proses verifikasi ini bertujuan untuk membedah dasar hukum serta substansi dari permohonan PKPU yang diajukan oleh para penggugat. Adhi Karya berkomitmen untuk menelaah setiap poin tuntutan agar dapat memberikan respons yang tepat dan sesuai dengan fakta di lapangan.
Lebih lanjut, manajemen juga berjanji akan memberikan informasi terbaru secara transparan kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) sesuai dengan regulasi dan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa arus informasi tetap terjaga dan tidak menimbulkan ketidakpastian yang berlebihan.
Meski menghadapi tekanan hukum melalui gugatan PKPU, manajemen Adhi Karya memberikan jaminan optimisme kepada publik. Mereka menyatakan bahwa perkara hukum ini diprediksi tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap jalannya kegiatan operasional perusahaan. Selain itu, kondisi keuangan serta keberlangsungan usaha (going concern) perseroan diklaim tetap dalam kondisi yang terkendali.
Hingga saat ini, pasar masih menunggu bagaimana langkah hukum selanjutnya yang akan diambil oleh Adhi Karya dalam menghadapi gugatan dari PT Atap Perkasa dan PT Satek Aire Indonesia tersebut. Para investor diharapkan tetap tenang dan memantau perkembangan informasi resmi melalui kanal-kanal yang telah disediakan oleh otoritas bursa.








Tinggalkan komentar