haluannews.id – Di balik reputasi Cianjur sebagai lumbung kemakmuran di tanah Jawa, tersimpan kisah kelam tentang jurang pemisah antara kemewahan para penguasa dan penderitaan rakyat. Kekayaan alamnya, terutama dari perkebunan kopi yang melimpah, justru menjadi fondasi bagi gaya hidup mewah para elite lokal, termasuk bupati, pada masa lampau.
Related Post
Menurut catatan Jan Breman, sejarawan Belanda yang mendalami "Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa: Sistem Perdagangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa 1720-1870" (2014), Cianjur pernah menjadi produsen kopi raksasa di Priangan. Selama era tanam paksa (1830-1870), daerah ini menghasilkan kopi dalam jumlah fantastis, bahkan mencapai sekitar 1,5 juta kopi pada tahun 1806.
Limpahan hasil bumi ini secara otomatis mendongkrak status dan kekayaan para pembesar daerah, terutama bupati. Sejarawan Nina Herlina Lubis, dalam karyanya "Kehidupan Kaum Menak Priangan, 1800-1942" (1998), mengungkapkan bahwa para bupati adalah golongan paling berada di wilayah kekuasaannya. Sumber pemasukan mereka sangat beragam, mulai dari gaji resmi, pungutan pajak, hingga berbagai praktik feodalisme yang tak tertulis.
Ironisnya, kemakmuran yang melimpah ruah itu tak pernah menyentuh kehidupan rakyat jelata. Mereka justru dipaksa menanggung beban berat sistem tanam paksa kopi. Keringat dan kerja keras para petani menjadi tiang penyangga kekayaan daerah, namun hasilnya justru lebih banyak mengalir ke kas kolonial dan mengisi pundi-pundi para elite lokal, termasuk sang bupati.
Breman bahkan menggambarkan gaya hidup Bupati Cianjur yang sangat mencolok. Sang bupati tak segan memamerkan kemewahan dengan berkeliling menggunakan kereta berlapis emas, bak seorang bangsawan agung. "Mereka berperilaku layaknya tuan besar yang konsumtif, tak ragu membeli barang mewah dengan harga selangit. Saat kembali, mereka membawa candu, tembakau, dan katun, komoditas yang kemudian dijual kepada para kepala bawahan mereka," tulis Breman, mengungkap praktik bisnis yang merugikan rakyat.
Dampak kemewahan ini tak hanya terasa di Cianjur. Multatuli, seorang pegawai kolonial Belanda yang terkenal lewat novel "Max Havelaar" (1860), secara tajam mengkritik bagaimana kunjungan Bupati Cianjur ke Lebak justru menjadi beban berat bagi daerah yang disinggahi. Menurut Multatuli, rombongan besar sang bupati yang terdiri dari "ratusan orang dan kuda-kuda mereka" harus ditanggung sepenuhnya oleh penduduk setempat, sebuah praktik yang jelas-jelas menindas.
Nina Herlina Lubis menjelaskan bahwa fenomena ini tak lepas dari persepsi kekuasaan di masa itu. Kabupaten dipandang sebagai sebuah panggung besar, di mana bupati adalah aktor utamanya yang wajib menampilkan kemegahan dan kehebatan. "Kabupaten ibarat panggung pertunjukan, dengan bupati sebagai pemeran utama yang harus berakting hebat," jelas Nina, menggambarkan mentalitas para penguasa.
Kisah Cianjur ini menjadi cerminan nyata bahwa sejarah seringkali berulang. Kekuasaan dan kemewahan para elite kerap berjalan seiring, sementara rakyat jelata terus-menerus menanggung beban penderitaan yang tak berkesudahan.
Tinggalkan komentar