haluannews.id – Kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto dalam merampingkan perusahaan pelat merah sukses mencuri perhatian dunia internasional. Program restrukturisasi BUMN yang digagas oleh BP BUMN dan BPI Danantara ini menuai decak kagum dari berbagai pihak asing, yang menilai langkah tersebut sebagai sebuah keberanian luar biasa. Mereka terkejut melihat pemimpin Indonesia berani mengambil keputusan besar dengan menutup ratusan perusahaan negara yang dinilai tidak efisien.
Prabowo mengungkapkan, di bawah kepemimpinan Danantara, paradigma BUMN akan diubah total. Dari yang semula kerap menjadi beban negara, kini ditargetkan menjadi entitas bisnis yang kuat dan mampu menghasilkan keuntungan signifikan. "Asing saja kaget, kok ada pemimpin Indonesia yang berani menutup ratusan BUMN? Tidak banyak yang punya nyali seperti itu," ujar Prabowo dalam sebuah dialog eksklusif yang disiarkan oleh haluannews.id.
Hingga saat ini, tercatat sudah 328 BUMN yang telah ditutup. Presiden Prabowo menargetkan angka tersebut akan melonjak hingga minimal 750 perusahaan pada Desember mendatang. Penekanan utama adalah efisiensi, memastikan hanya perusahaan yang benar-benar kuat dan menguntungkan saja yang akan dipertahankan.
Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa proses perampingan ini tidak akan merugikan para karyawan yang selama ini telah berkontribusi. Pemerintah menjamin adanya opsi relokasi ke perusahaan lain yang lebih sehat atau program pensiun dini yang adil, sehingga tidak menimbulkan gejolak sosial.
Presiden Prabowo juga tidak segan menyoroti akar permasalahan bobroknya kinerja BUMN. Menurutnya, seringkali masalah ini bersumber dari oknum-oknum tidak bertanggung jawab, terutama di jajaran direksi atau manajemen puncak. "Direksinya kadang lebih lihai dari penguasa. Ini dilema, siapa yang menyandera siapa," tegasnya. Oleh karena itu, ia memberikan mandat khusus kepada Danantara untuk menjadi "pahlawan negara" dengan membersihkan BUMN dari praktik-praktik tidak sehat.
Ia mencontohkan, proyek konstruksi yang seharusnya dikerjakan dengan standar kualitas tinggi dan tepat waktu, kerap kali dikerjakan secara tidak profesional oleh BUMN. Ada kecenderungan untuk melakukan mark-up atau penyelewengan dana, dengan dalih bahwa itu adalah uang negara. Lebih jauh, Prabowo juga secara blak-blakan menyebut bahwa BUMN seringkali menjadi "sumber dana" bagi penguasa, sebuah praktik yang harus dihentikan.
Ke depan, Prabowo menginginkan BUMN untuk berbagi peran dengan sektor swasta dalam menggerakkan perekonomian nasional. Ia mencontohkan, pemerintah memiliki lebih dari 130 hotel, padahal bisnis perhotelan seharusnya bisa diserahkan sepenuhnya kepada swasta. Selain itu, BUMN juga didorong untuk menjalin kerja sama dengan swasta untuk proyek-proyek yang belum mampu mereka tangani karena keterbatasan finansial.
Sebagai bentuk komitmen memberantas praktik korupsi dan kerugian negara, Presiden Prabowo berencana melakukan investigasi mendalam terhadap direksi-direksi lama, bahkan hingga 30 tahun ke belakang. "Kita akan membentuk pengadilan untuk memproses investigasi direksi 30 tahun ke belakang. Ini adalah langkah serius untuk meminta pertanggungjawaban atas kerugian negara yang jumlahnya tidak sedikit," pungkasnya.
Tinggalkan komentar