haluannews.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya angkat bicara mengenai poin krusial yang menjadi perhatian lembaga pemeringkat indeks global, Morgan Stanley Capital International (MSCI), terhadap pasar modal Indonesia. Meski banyak aspek positif yang telah dicapai, ternyata masih ada satu celah besar yang membuat investor global masih memberikan catatan khusus bagi bursa tanah air.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengungkapkan bahwa mayoritas standar internasional yang ditetapkan oleh MSCI sebenarnya telah berhasil dipenuhi oleh otoritas pasar modal Indonesia. Parameter-parameter penting seperti tingkat keterbukaan informasi, transparansi perusahaan, hingga likuiditas pasar yang memadai, diklaim sudah berada pada jalur yang tepat sesuai ekspektasi global.
Namun, di tengah capaian tersebut, Friderica mengakui adanya satu aspek yang masih menjadi "pekerjaan rumah" besar. Aspek tersebut adalah penegakan hukum atau enforcement. Menurutnya, ketegasan dalam memberikan sanksi dan kepastian hukum di pasar modal masih dianggap belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi MSCI.
"Semua ketentuan dan harapan yang mereka minta terhadap pasar kita sudah kita penuhi. Mulai dari keterbukaan, transparansi, hingga likuiditas. Hanya satu hal yang masih belum sesuai dengan ekspektasi mereka, yaitu terkait penegakan hukum (enforcement)," ujar sosok yang akrab disapa Kiki tersebut saat memberikan keterangan kepada media di Jakarta.
Menanggapi hal ini, OJK menegaskan tidak tinggal diam. Pihak regulator tengah bergerak cepat menindaklanjuti seluruh masukan dari MSCI guna meningkatkan kualitas dan daya saing pasar modal Indonesia di mata dunia. Kiki menjanjikan bahwa OJK akan segera memberikan perkembangan terbaru mengenai langkah-langkah konkret dalam memperkuat penegakan hukum dalam waktu dekat.
Sebagai bukti keseriusan, OJK sebenarnya telah melakukan langkah-langkah drastis dengan menjatuhkan sanksi finansial dalam jumlah fantastis kepada para pelanggar aturan pasar modal. Salah satu tindakan tegas yang pernah dilakukan adalah pengenaan sanksi senilai Rp1,5 triliun untuk satu kasus tertentu, yang tercatat sebagai sanksi terbesar dalam sejarah pasar modal Indonesia. Selain itu, terdapat pula sanksi bernilai Rp500 miliar dan Rp100 miliar yang telah dijatuhkan sebagai bentuk peringatan keras.
Tak hanya soal sanksi, OJK juga tengah fokus menangani isu konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi atau high shareholders concentration (HSC). Untuk mengawal masalah ini, OJK telah membentuk sebuah komite khusus yang akan diisi oleh para ahli kredibel dan independen. Langkah ini diambil agar pengawasan terhadap struktur kepemilikan saham di Indonesia dapat dilakukan secara objektif dan dapat dipercaya oleh publik.
Seluruh rangkaian perbaikan ini merupakan komitmen OJK untuk membangun ekosistem investasi yang lebih sehat. Dengan memperkuat aspek penegakan hukum dan transparansi, OJK berharap dapat meningkatkan kepercayaan, baik dari investor domestik maupun investor asing, baik skala institusi maupun ritel. Tujuan akhirnya adalah menjadikan pasar modal Indonesia sebagai instrumen investasi jangka panjang yang kredibel, transparan, dan dapat diandalkan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Tinggalkan komentar