haluannews.id – Jakarta Dony Oskaria Chief Operating Officer Danantara mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk terlibat aktif mengawal seluruh proyek hilirisasi yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara BUMN. Permintaan ini disampaikan Dony saat menyambangi markas lembaga antirasuah tersebut pada Senin 29 Juni 2026. Tujuannya jelas memastikan setiap tahapan proyek berjalan transparan dan bebas dari praktik korupsi.
Related Post
Menurut Dony pengawasan ketat dari awal adalah kunci. Ia menekankan bahwa proyek hilirisasi merupakan harapan besar bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu Danantara meminta pendampingan penuh dari KPK. Rencananya setiap tim yang terlibat dalam inisiatif hilirisasi ini akan menerima pelatihan dan bimbingan pencegahan dari kedeputian KPK.
Langkah ini merupakan strategi mitigasi yang dirancang untuk meminimalkan potensi risiko dan penyimpangan. Dony menegaskan Danantara tidak ingin investasi besar yang digelontorkan untuk proyek-proyek strategis ini berakhir sia-sia atau tidak memberikan hasil optimal. Pengawasan menyeluruh akan diterapkan tanpa memandang spesifikasi proyek.
Dalam pertemuan dengan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminuddin sejumlah poin krusial dibahas. Fokus diskusi mencakup intervensi pencegahan yang bisa dilakukan KPK penguatan integrasi sistem pelaporan pelanggaran Whistleblowing System WBS di lingkungan BUMN serta penempatan individu-individu yang telah tersertifikasi PAKSI API atau Corruption Risk Assessment CERA. Kehadiran para ahli ini diharapkan mampu mendeteksi dan menanggulangi risiko korupsi sejak dini memastikan setiap rupiah investasi terpakai secara efisien dan akuntabel.
Tinggalkan komentar