haluannews.id – Krisis proyek LRT City yang tak kunjung rampung dan diserahkan kepada para pembeli kini memasuki babak baru yang semakin serius. Setelah sekian lama menjadi keluhan masyarakat, polemik ini akhirnya menarik perhatian tinggi dari pemerintah, dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Danantara Indonesia turun tangan langsung.
Related Post
Akar masalah bermula dari jeritan hati ribuan konsumen yang telah membeli unit di berbagai proyek LRT City. Mereka menuntut hak atas unit yang telah dibayar penuh atau pengembalian dana secara utuh, lantaran janji manis pembangunan tak kunjung terwujud.
Dalam sebuah audiensi penting bersama Menteri Maruarar, yang akrab disapa Ara, para pembeli dari berbagai lokasi LRT City memaparkan penderitaan mereka. Salah satunya adalah Ajeng, konsumen LRT City Tebet, yang terpaksa menghentikan cicilan karena proyeknya mandek. "Saya memutuskan tidak melanjutkan pembayaran karena tidak ada progres sama sekali. Bahkan, saat saya datangi, pembangunan benar-benar terhenti," ungkap Ajeng, seperti dikutip Kamis (13/8/2026). Keputusan ini justru menyeretnya ke masalah baru dengan bank, bahkan dikejar penagih hingga ke tempat kerja, yang berujung pada catatan SLIK OJK yang buruk.
Kisah serupa datang dari pembeli LRT City Ciracas yang telah meneken Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sejak 2019. Hingga 2026, atau tujuh tahun berlalu, unit impiannya belum juga diterima. "Kami hanya meminta pengembalian dana penuh atas semua biaya yang telah kami keluarkan," tegasnya.
Adityo, konsumen LRT City Cibubur, menyoroti sulitnya komunikasi dengan pengembang, PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP). Ia bahkan menyebut rekan-rekannya hanya bertemu satpam saat mendatangi kantor pusat ADCP. Kondisi ini mendorongnya meminta bantuan Kementerian PKP agar proses pengembalian dana bisa difasilitasi.
Menanggapi keluhan ini, Direktur Utama ADCP, Indra Syahruzza Nasution, mengakui bahwa kondisi finansial perusahaan sedang terpuruk. Indra, yang baru menjabat sekitar dua minggu, menyatakan likuiditas ADCP sudah sangat "jeblok", membuat pengembalian dana kepada konsumen menjadi sangat sulit. "Arus kas operasional ADCP hingga Juni 2026 tercatat minus sekitar Rp900 juta," bebernya kepada Menteri Ara dalam audiensi di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Mendengar pengakuan tersebut, Menteri Ara tidak tinggal diam. Ia berencana mengusulkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigasi terhadap ADCP. "Saya akan bertemu BPK malam ini dan mengusulkan audit investigasi agar kita punya data yang jelas," ujar Maruarar. Audit ini diharapkan mampu mengungkap gambaran utuh kondisi perusahaan, termasuk penyebab kesulitan refund.
Tak hanya itu, Ara juga memerintahkan jajarannya berkoordinasi dengan kejaksaan untuk menelaah kemungkinan adanya unsur pidana dalam kasus ini. "Jika ada unsur hukumnya, yang bertanggung jawab harus mempertanggungjawabkan. Tidak ada kompromi. Saya tidak mau main-main dengan nasib rakyat," tegasnya.
Gelombang penanganan krisis LRT City berlanjut hingga ke Danantara Indonesia. Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, memanggil manajemen PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), sebagai induk ADCP. Pertemuan ini bertujuan mendesak ADHI untuk segera menindaklanjuti keluhan masyarakat dan memperkuat komunikasi dengan para penghuni.
"Semua keluhan masyarakat harus segera ditindaklanjuti. Komunikasi dengan penghuni juga perlu diperkuat agar persoalan bisa segera diselesaikan," kata Dony, seperti dikutip dari akun Instagram resmi BP BUMN, Kamis (13/8/2026). Dony menekankan bahwa ADHI harus memastikan pengelolaan kawasan berjalan bertanggung jawab, tidak hanya menyelesaikan pembangunan fisik, tetapi juga memberikan rasa aman, nyaman, dan kepastian bagi masyarakat.
Dengan intervensi dari Kementerian PKP yang mengusulkan audit investigasi dan menelaah unsur hukum, serta desakan dari Danantara kepada ADHI, nasib ribuan konsumen LRT City kini menjadi perhatian serius di level tertinggi pemerintahan. Ini bukan lagi sekadar masalah antara pembeli dan pengembang, melainkan krisis yang menuntut penyelesaian komprehensif dan bertanggung jawab.
Tinggalkan komentar