haluannews.id – Jakarta – Sebuah keputusan penting datang dari Bank Indonesia (BI) yang memilih untuk mempertahankan suku bunga acuannya, BI-Rate, pada level 5,75%. Langkah ini segera disambut baik oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang melihat kebijakan tersebut sebagai angin segar bagi geliat sektor riil dan pertumbuhan kredit di Tanah Air.
Related Post
Setelah serangkaian kenaikan suku bunga selama tiga bulan berturut-turut, kebijakan BI untuk tidak mengubah BI-Rate, suku bunga Deposit Facility 4,75%, dan suku bunga Lending Facility 6,50% ini menjadi perhatian utama. Airlangga Hartarto, saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian pada Rabu (22/7/2026), secara lugas menyampaikan apresiasinya. "Ini kabar baik. Kami sangat menghargai keputusan BI untuk menahan tingkat suku bunga, karena ini vital agar sektor riil dapat bergerak maju dan berkembang," ujarnya.
Airlangga optimis, stabilitas suku bunga ini akan menjadi pendorong utama bagi sektor kredit perbankan. Ia meyakini, dengan tidak adanya perubahan suku bunga, perbankan akan lebih leluasa menyalurkan pinjaman, yang pada gilirannya akan menggerakkan roda perekonomian nasional secara lebih dinamis.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari bauran kebijakan Bank Indonesia yang lebih komprehensif. Tujuannya adalah untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah gejolak ketidakpastian global yang masih tinggi. Selain itu, kebijakan ini juga dirancang untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran target pemerintah, yaitu 2,5% plus minus 1%, sebagai wujud komitmen "pro-stabilitas".
Lebih lanjut, Perry memaparkan bahwa bank sentral juga memperluas kebijakan insentif dan berbagai langkah strategis lainnya. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan aliran masuk investasi portofolio asing, memperdalam pasar uang dan pasar valuta asing (PUVA), serta meningkatkan likuiditas sekaligus mengurangi segmentasi likuiditas di pasar uang dan perbankan. Di sisi lain, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, mencerminkan pendekatan "pro-pertumbuhan" yang seimbang dan berkelanjutan.
Tinggalkan komentar