Haluannews Ekonomi – Beredarnya seruan penarikan dana massal dari bank-bank BUMN di media sosial telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Hal ini dikaitkan dengan rencana pemerintah membentuk Danantara, sebuah badan pengelola investasi BUMN. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Hanif Dhakiri, menegaskan bahwa ajakan tersebut tidak berdasar dan berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional.
Related Post
Hanif menekankan pentingnya masyarakat untuk tidak terprovokasi. "Seruan penarikan dana massal adalah tindakan tidak bertanggung jawab dan menimbulkan keresahan. Dana masyarakat aman dan tidak ada alasan untuk panik," tegasnya dalam keterangan resmi. Ia menjelaskan bahwa kekhawatiran terkait Danantara berlebihan dan tidak berdasar. Pembentukan Danantara bertujuan untuk mengoptimalkan aset BUMN, tanpa memengaruhi dana nasabah di perbankan. Tabungan masyarakat tetap aman dan tidak akan digunakan dalam skema investasi Danantara.
"Pembentukan Danantara bertujuan untuk pengelolaan aset negara yang lebih produktif dan efisien. Dana nasabah di bank BUMN tidak digunakan untuk kegiatan Danantara," ujarnya. Hanif menambahkan bahwa pengawasan terhadap bank BUMN tetap berjalan seperti bank swasta, diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).
Lebih lanjut, Hanif mengingatkan bahwa seruan penarikan dana massal memiliki konsekuensi hukum. Penyebaran informasi menyesatkan yang menyebabkan kepanikan publik dapat dikenai sanksi sesuai Pasal 28 ayat (2) UU ITE, dengan ancaman pidana dan denda hingga Rp 1 miliar. Hal ini sebagai perlindungan hukum untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional.
Hanif mengajak masyarakat untuk tetap percaya pada sistem perbankan nasional. "Bank BUMN berperan penting dalam perekonomian. Pemerintah dan regulator memastikan sistem perbankan berjalan baik dan aman," pungkasnya. Masyarakat diimbau untuk bijak menyikapi informasi dan tidak mudah terpengaruh isu yang belum tentu kebenarannya.
Editor: Rohman
Tinggalkan komentar