Haluannews Ekonomi – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menjadi sorotan setelah membongkar update terbaru terkait sejumlah fintech peer to peer (P2P) lending yang bermasalah. Kasus dugaan fraud dan kinerja yang memburuk menjadi perhatian utama regulator dalam menjaga stabilitas sektor keuangan. Berbagai POJK baru, termasuk POJK 40/2024, POJK 42/2024, POJK 43/2024, POJK 48/2024, dan POJK 49/2024, telah diterbitkan untuk memperkuat mitigasi risiko dan melindungi konsumen.
Related Post
Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, menegaskan bahwa meski beberapa kasus fraud muncul, industri P2P lending belum berdampak sistemik pada perekonomian nasional. Hal ini mengingat outstanding pendanaan yang masih relatif kecil, yakni Rp77,02 triliun per Desember 2024.
Namun, beberapa perusahaan fintech P2P lending tetap menghadapi tantangan serius. Berikut update terbaru dari OJK:
Investree: Izin Dicabut, Jejak Adrian Gunadi Diburu!
OJK telah mencabut izin usaha Investree karena pelanggaran ekuitas minimum dan ketentuan lain dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022. Kinerja Investree yang memburuk dan mengganggu operasional juga menjadi pertimbangan. OJK kini berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan Adrian Gunadi, termasuk penerbitan red notice dan koordinasi dengan Interpol. Proses penyelesaian hak dan kewajiban akan dilakukan melalui Tim Likuidasi.
KoinP2P: Fraud Rp 360 Miliar, OJK Awasi Ketat!
KoinP2P menghadapi 88 pengaduan hingga 31 Desember 2024, mayoritas terkait penundaan pembayaran (standstill) akibat dugaan fraud senilai kurang lebih Rp 360 miliar. OJK telah melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada KoinP2P. OJK akan terus memantau komitmen pemegang saham KoinP2P untuk memastikan keberlangsungan usaha, termasuk penguatan permodalan.
iGrow: TWP90 Mengkhawatirkan, OJK Siap Beraksi!
iGrow mencatatkan angka TWP90 (rasio tingkat wanprestasi 90 hari) yang mengkhawatirkan, mencapai 80,18% pada Februari 2025, meningkat drastis dari 46% pada Oktober 2023. OJK memantau upaya perbaikan iGrow, dan siap memberikan sanksi administratif jika ditemukan pelanggaran.
OJK menegaskan komitmennya untuk mengawasi ketat industri P2P lending dan melindungi konsumen dari praktik-praktik yang merugikan. Langkah-langkah pengawasan dan penegakan hukum akan terus dilakukan untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan di sektor ini.
Editor: Rohman
Tinggalkan komentar