Haluannews Ekonomi – Presiden terpilih Prabowo Subianto baru-baru ini menginstruksikan jajaran Kabinet Merah Putih untuk mengkaji kebijakan penghematan. Langkah ini, mulai dari efisiensi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga potensi penerapan Work from Home (WFH), merupakan antisipasi dini terhadap dampak berkepanjangannya konflik di Timur Tengah yang berpotensi mengguncang stabilitas ekonomi global.
Related Post
Instruksi tersebut disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat lalu, menggarisbawahi urgensi mitigasi risiko ekonomi. Prabowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan nasional menghadapi gejolak eksternal yang dapat memicu kenaikan harga energi dan inflasi.
Kebijakan ini mengingatkan pada langkah serupa yang pernah diambil oleh Presiden kedua RI, Soeharto, pada tahun 1986. Kala itu, perekonomian nasional dihadapkan pada tekanan berat akibat anjloknya harga minyak dunia. Situasi tersebut tercermin dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 1986/1987 yang mengalami penurunan signifikan sekitar 7%.
Indonesia, yang sebelumnya menikmati limpahan pendapatan dari ekspor minyak, tiba-tiba terpukul oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan jatuhnya harga komoditas. Sejarawan Jan Luiten van Zanden dan Daan Marks dalam buku ‘Ekonomi Indonesia 1800-2010’ (2012) menggambarkan periode tersebut sebagai masa di mana "pertumbuhan melambat, perdagangan dan investasi menurun tajam, utang meningkat, dan pemerintah menghadapi tantangan fiskal yang besar karena jatuhnya pendapatan minyak."
Menyikapi kondisi tersebut, Soeharto mengimbau seluruh elemen masyarakat, mulai dari pejabat sipil, militer, hingga warga biasa, untuk menerapkan gaya hidup hemat dan sederhana. "Pola-pola hidup sederhana itu bukan saja tertuju kepada pejabat pemerintah. Masyarakat luas, terutama kaum yang berada juga mempunyai kewajiban moral dan moril untuk meresapi dan menghayati pola hidup sederhana itu," demikian Soeharto dikutip dari Merdeka pada 10 Februari 1986.
Menurut Soeharto, hidup hemat tidak berarti hidup dalam kemiskinan, melainkan hidup sederhana secara wajar. Ia berpendapat bahwa gaya hidup mewah di tengah kesulitan ekonomi dapat memicu kecemburuan sosial dan menghambat upaya perbaikan ekonomi.
Selain imbauan kepada masyarakat, Soeharto juga melakukan efisiensi internal dalam tubuh pemerintahan. Laporan Suara Karya pada 10 Januari 1986 mencatat upaya penyederhanaan prosedur investasi yang sebelumnya rumit, serta pengetatan prioritas anggaran guna menekan potensi kebocoran dan pemborosan.
Namun, implementasi imbauan hidup hemat tidak selalu berjalan mulus. Filsuf Franz Magnis-Suseno, dalam wawancaranya dengan Sinar Harapan pada 18 Januari 1986, sempat menyoroti bahwa pesan presiden kurang diindahkan oleh sebagian pejabat dan kalangan berada yang masih gemar menampilkan gaya hidup mewah, terlihat dari maraknya seminar dan acara di hotel-hotel mewah yang kontradiktif dengan semangat penghematan.
Pada akhirnya, serangkaian langkah deregulasi dan reformasi ekonomi yang digulirkan Soeharto terbukti efektif menahan guncangan ekonomi akibat jatuhnya harga minyak. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai menunjukkan stabilitas menjelang akhir dekade 1980-an, dengan rata-rata 5,5% pada periode 1986-1988. Ketergantungan terhadap penerimaan migas pun berangsur berkurang seiring dengan peningkatan ekspor dan investasi non-migas.
Kini, Presiden Prabowo mendorong pendekatan serupa. Dengan potensi eskalasi konflik di Timur Tengah yang dapat memicu lonjakan harga energi global dan ketidakpastian ekonomi, langkah proaktif untuk mengkaji penghematan menjadi strategi krusial demi menjaga ketahanan fiskal dan stabilitas ekonomi nasional, seperti yang pernah berhasil dilakukan di masa lalu.
Editor: Rohman
Tinggalkan komentar