haluannews.id – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus menunjukkan tren pelemahan yang signifikan. Kondisi ini, menurut pandangan para ahli ekonomi, lebih banyak dipicu oleh persoalan di dalam negeri ketimbang gejolak ekonomi global. Bahkan, rupiah kini tercatat sebagai salah satu mata uang dengan kinerja terburuk di kawasan Asia.
Related Post
Dipo Satria Ramli, seorang ekonom dari Center of Reform on Economics CORE Indonesia, mengungkapkan bahwa sekitar 60 hingga 70 persen beban yang menghantam rupiah berasal dari faktor domestik. Sementara itu, pengaruh dari dinamika global diperkirakan hanya berkontribusi sekitar 30 hingga 40 persen. "Jika kita melihat pelemahan rupiah, apakah murni karena global atau domestik? Kami berpendapat, faktor domestik jauh lebih dominan," ujar Dipo dalam sebuah forum diskusi ekonomi CORE Midyear Economic Review, baru-baru ini.
Dipo menjelaskan, dominasi faktor internal ini terlihat jelas dari pergerakan rupiah yang tertinggal jauh dibandingkan mata uang negara-negara tetangga. Seharusnya, jika penyebab utamanya adalah gejolak global, semua mata uang di kawasan Asia akan menunjukkan pola pelemahan yang relatif serupa. Namun realitanya justru berbeda. Mata uang seperti ringgit Malaysia, baht Thailand, hingga peso Filipina justru mulai menunjukkan penguatan, sementara rupiah masih berjuang di zona merah.
"Mengapa faktor domestik lebih besar perannya? Karena trennya, rupiah adalah mata uang yang paling dalam pelemahannya di Asia. Beberapa laporan bahkan menempatkan rupiah sebagai salah satu dari tiga mata uang dengan performa terburuk. Jika pemicunya murni global, seharusnya trennya sama dengan negara lain," imbuh Dipo.
Meskipun demikian, Dipo tidak menampik bahwa faktor eksternal tetap memberikan tekanan bagi rupiah. Kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve The Fed, misalnya, secara langsung memengaruhi arus modal investasi global.
Namun, Dipo menyoroti persepsi pasar terhadap independensi Bank Indonesia BI sebagai salah satu pemicu utama pergerakan nilai tukar. Adanya perubahan tata kelola pasca berlakunya revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan UU P2SK, telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku pasar. "Intinya, pemerintah kini memiliki peran yang lebih besar dalam mengawasi dan mengatur anggaran. Ini yang dikhawatirkan banyak pelaku pasar, misalnya munculnya kekhawatiran akan ‘dominasi fiskal’, di mana kebijakan fiskal dianggap lebih dominan dibanding kebijakan moneter," pungkas Dipo.
Tinggalkan komentar