Haluannews Ekonomi – Presiden Prabowo Subianto dalam paparan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 di hadapan DPR RI, Jumat (15/8/2025), mengungkapkan kebutuhan kontribusi signifikan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Angka yang disebut mencapai US$ 50 miliar atau setara Rp 810 triliun (dengan asumsi kurs Rp 16.200/US$), diperlukan untuk mencegah defisit APBN.
Related Post
Pernyataan tersebut dilontarkan Prabowo dengan mengingat aset BUMN yang bernilai lebih dari US$ 1 triliun. Menurutnya, kontribusi sebesar US$ 50 miliar akan menjamin APBN tetap sehat dan terhindar dari defisit. "Harusnya BUMN itu menyumbang kepada kita minimal US$ 50 miliar, kalau US$ 50 miliar, APBN kita tidak defisit," tegas Prabowo.
Untuk mencapai target tersebut, Presiden Prabowo telah menugaskan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danatara) untuk melakukan perbaikan dan optimalisasi kinerja BUMN. Langkah ini diharapkan mampu memaksimalkan kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional.
RAPBN 2026 sendiri menunjukkan proyeksi belanja negara sebesar Rp 3.786,5 triliun, sementara pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp 3.147,7 triliun. Hal ini mengakibatkan defisit APBN sebesar Rp 638,8 triliun atau 2,48% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah, kata Prabowo, berkomitmen untuk terus melakukan efisiensi agar defisit APBN dapat ditekan seminimal mungkin.
Lebih jauh, Prabowo menyampaikan target jangka panjang untuk mencapai APBN tanpa defisit. "Harapan saya, cita-cita saya, suatu saat, apakah 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di depan majelis ini untuk menyampaikan APBN kita bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali," pungkasnya. Target ambisius ini tentu membutuhkan kerja keras dan kolaborasi berbagai pihak, termasuk peran krusial BUMN dalam mendongkrak pendapatan negara.
Editor: Rohman
Tinggalkan komentar