Haluannews Ekonomi – Kembalinya Donald Trump ke panggung politik Amerika Serikat menimbulkan gelombang ketidakpastian global. Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, dalam Seminar Kafegama di Menara BTN, Sabtu (14/12/2014), mengingatkan pentingnya mencermati kebijakan Trump yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi internasional.
Related Post
Perry menekankan bahwa pendekatan Trump yang mengutamakan kepentingan domestik dan skeptis terhadap multilateralisme, berisiko memicu konflik perdagangan. "Dia tidak percaya pada kerja sama multilateral, dia hanya percaya pada kesepakatan bilateral," ujar Perry. Konsekuensinya, negara-negara dengan surplus perdagangan besar terhadap AS menjadi target utama kebijakan proteksionis Trump.
Negara-negara yang masuk dalam radar Trump, menurut Perry, antara lain Tiongkok, Kanada, negara-negara Eropa, dan Vietnam. "Negara-negara ini memiliki surplus perdagangan besar dengan Amerika, sehingga akan dikenakan tarif tinggi atas barang-barang ekspornya ke AS," tegas Perry. Ia bahkan menyebut rencana Trump untuk menerapkan tarif minimal 25% terhadap Tiongkok pada semester II-2025 dan tarif serupa yang telah diumumkan untuk Kanada.
Lebih jauh, Perry menyoroti kebijakan imigrasi ketat yang direncanakan Trump. "Tujuannya agar ekspor AS naik, impor turun, dan pertumbuhan ekonomi meningkat. Untuk tenaga kerja, prioritas diberikan kepada warga negara AS, bukan pekerja asing, khususnya dari Meksiko," jelas Perry.
Meskipun surplus perdagangan Indonesia dengan AS tidak signifikan, Perry mengingatkan pentingnya antisipasi. Indonesia, menurutnya, perlu berupaya mengamankan perjanjian perdagangan langsung dengan AS, di luar kerangka WTO atau CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement), untuk meminimalisir dampak negatif kebijakan Trump. Situasi ini mengharuskan Indonesia untuk cermat dalam menyusun strategi ekonomi menghadapi potensi gejolak global yang dipicu oleh kebijakan-kebijakan Trump.
Tinggalkan komentar