Haluannews Ekonomi – Jelang 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo, Haluannews.id mengungkap kekhawatiran ekonom terkait membengkaknya utang negara. Wijayanto Samirin dari Universitas Paramadina menyoroti angka utang pemerintah yang mencapai Rp 8.680 triliun pada 2024, dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 39%. Situasi ini dinilai semakin mengkhawatirkan dengan bunga utang yang tinggi, tenor pendek, dan penerimaan negara yang rendah.
Related Post
Risiko fiskal Indonesia pun semakin nyata. Debt Service Ratio (DSR) diperkirakan mencapai 45% di tahun 2025 dan 44% pada tahun 2026, jauh melampaui batas aman 30%. Kondisi ini, dikombinasikan dengan kepercayaan investor yang merosot, menjadi tantangan besar bagi pemerintah. "DSR yang sangat tinggi ini sudah menjadi lampu kuning. Kita mengharapkan investor, sementara investor mengharapkan bunga yang lebih tinggi," tegas Wijayanto.
Gejolak di pasar Surat Berharga Negara (SBN) pada pekan kedua Januari 2025 semakin memperkuat sinyal bahaya. Investor melakukan aksi jual neto sebesar Rp 2,9 triliun, berbanding terbalik dengan pembelian neto Rp 1,94 triliun pada pekan sebelumnya. Yield SBN 10 tahun pun meroket ke 7,18% dari 6,95%, seiring kenaikan yield UST Note 10 tahun.
Wijayanto memberikan saran penting bagi pemerintah: mencari sumber pendanaan fiskal yang lebih berkelanjutan. Ia menilai ketergantungan pada SBN – yang mencapai 87,7% atau sekitar Rp 7.483 triliun dari total utang Rp 8.530 triliun – bukanlah solusi jangka panjang. "Kenapa banyak SBN? Karena utang itu mudah, ini yang terjadi dalam 10 tahun terakhir. Tanpa fiskal yang bagus, tidak bisa membiayai program-program pemerintah," paparnya. Situasi ini membutuhkan langkah strategis pemerintah untuk menghindari krisis ekonomi yang lebih besar.
Tinggalkan komentar